Kementerian Luar Negeri Tiongkok menegaskan bahwa setiap negara memiliki hak berdaulat untuk menentukan arah pengembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) secara mandiri. Beijing secara tegas menolak adanya tekanan geopolitik yang memaksa negara-negara tertentu untuk memihak dalam kompetisi teknologi global saat ini.
Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran atas meningkatnya polarisasi dalam industri teknologi tinggi. Sejumlah kekuatan besar dunia dinilai kerap membatasi ruang gerak negara lain melalui kebijakan eksklusif dan pembentukan blok teknologi. Menurut pihak Tiongkok, tindakan pemaksaan semacam ini tidak hanya menghambat laju inovasi global, tetapi juga merugikan hak pembangunan negara-negara berkembang.
Ke depannya, Tiongkok mendorong terciptanya ekosistem digital yang inklusif, adil, dan non-diskriminatif. Kerja sama internasional di bidang kecerdasan buatan diharapkan dapat berjalan tanpa hambatan politik, sehingga setiap bangsa dapat memanfaatkan kemajuan teknologi demi kesejahteraan masyarakatnya secara mandiri.
