Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengambil langkah proaktif dalam mengantisipasi ancaman penyakit zoonosis—penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Melalui kolaborasi lintas sektor, pemerintah setempat fokus memperkuat sistem deteksi dini dan respons cepat guna mencegah potensi wabah di tengah masyarakat.

Langkah taktis ini diwujudkan melalui lokakarya edukasi pencegahan zoonosis yang berlangsung pada 21–22 Juli 2026 di Puskesmas Medokan Ayu. Agenda ini diinisiasi oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya bersama Kementerian Kesehatan RI, Portal Kesehatan Masyarakat (Portkesmas), serta Kelompok Kerja Risk Communication and Community Engagement (Pokja RCCE). Kegiatan ini melibatkan berbagai elemen mulai dari instansi kesehatan, kader PKK, PMI, pengelola pasar, hingga media massa.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Surabaya, dr. Atiek Tri Arini, menegaskan bahwa kunci utama penanganan zoonosis terletak pada kesiapsiagaan sejak dini. Pihaknya terus mengoptimalkan pengawasan serta mempererat koordinasi dengan otoritas kesehatan hewan dan lingkungan.

Memasuki musim hujan, perhatian khusus diarahkan pada potensi lonjakan kasus leptospirosis yang ditularkan melalui urine tikus. Dinkes Surabaya telah menginstruksikan jajaran kecamatan dan kelurahan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap genangan air. Warga diimbau untuk selalu mengenakan alas kaki saat beraktivitas di area basah dan membiasakan mencuci tangan menggunakan sabun.

Masyarakat juga diminta mengenali gejala klinis leptospirosis, seperti demam tinggi mendadak dan nyeri otot tanpa disertai batuk atau pilek. Selain leptospirosis, Dinkes Surabaya juga mengawasi kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR). Kendati Surabaya bukan daerah endemis rabies, kewaspadaan dini tetap menjadi prioritas utama.

Berdasarkan data kesehatan hingga pertengahan 2026, Surabaya mencatatkan nol kasus flu burung dan antraks pada manusia sejak 2021. Namun, tren kasus leptospirosis dan GHPR masih fluktuatif. Pada tahun 2025, tercatat 25 suspek leptospirosis dan 40 kasus GHPR, sementara hingga Juli 2026 tercatat masing-masing 14 dan 33 kasus.

Perwakilan Bidang Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Surabaya, drh. Wafiroh, mengingatkan pentingnya vaksinasi rabies tahunan untuk hewan peliharaan. Ia juga mengimbau warga untuk tidak mengonsumsi atau menyembelih hewan ternak yang mati mendadak guna menghindari risiko penularan antraks.

Program Manager Portkesmas, dr. Basra Ahmad Amru, menambahkan bahwa penguatan koordinasi di Surabaya merupakan bagian dari gerakan nasional yang juga berjalan di beberapa wilayah lain di Indonesia. Senada dengan itu, Ketua Pokja RCCE, Rizky Ika Syafitri, menekankan pentingnya penyebaran informasi yang akurat dan mudah dipahami agar masyarakat dapat secara mandiri melakukan tindakan pencegahan.