SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) memperkuat komitmennya dalam menekan angka penyebaran HIV/AIDS melalui pendekatan dari hulu. Langkah ini ditegaskan oleh Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, usai memimpin jalannya Rapat Koordinasi Lintas Sektor Penanggulangan HIV/AIDS yang diinisiasi oleh Dinas Kesehatan Kutim untuk program kerja tahun 2026 pada Senin (10/8/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Arau, Kantor Bupati Kutim ini menelurkan sejumlah poin strategis. Dua fokus utama yang disepakati adalah optimalisasi transparansi pengelolaan anggaran Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kutim serta penertiban tempat hiburan malam (THM) dan penginapan yang disinyalir memfasilitasi aktivitas seksual berisiko.
Mahyunadi, yang juga menjabat sebagai Ketua KPAD Kutim, menuntut keterbukaan penuh dalam alokasi anggaran penanganan AIDS. Menurutnya, akuntabilitas keuangan bukan sekadar tertib administrasi, melainkan instrumen vital untuk memastikan dana pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) serta efektif dalam menekan laju infeksi baru.
Dari sisi pencegahan di lapangan, Pemkab Kutim akan mengambil tindakan tegas terhadap tempat usaha yang melanggar aturan perizinan, termasuk peredaran minuman beralkohol ilegal. Pengawasan juga diperluas untuk menyasar praktik prostitusi terselubung, termasuk yang memanfaatkan jaringan platform digital atau daring (online).
Guna memastikan penertiban berjalan efektif tanpa memicu perpindahan lokasi aktivitas ilegal, pemantauan akan dilakukan secara terpadu. Operasi penegakan hukum ini melibatkan kolaborasi erat antara Dinas Kesehatan, KPAD, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Sosial, serta didukung oleh jajaran TNI dan Polri.
Kepala Dinas Kesehatan Kutim, dr. Yuwana Sri Kurniawati, menambahkan bahwa koordinasi lintas sektor ini juga menyasar integrasi program kesehatan lain seperti penanganan Tuberkulosis (TBC). Penanggulangan HIV/AIDS diakuinya memiliki dimensi sosial yang kompleks, sehingga keterlibatan aktif berbagai elemen masyarakat dan instansi keamanan mutlak diperlukan.
