Sebuah riset mendalam yang dilakukan oleh UNICEF bekerja sama dengan Pusat Hak Anak dan Bisnis menyoroti adanya jurang lebar antara retorika perusahaan dengan implementasi nyata terkait perlindungan hak anak. Meskipun 1.399 perusahaan di sembilan negara Asia, termasuk Vietnam, telah secara terbuka menyatakan komitmen terhadap hak asasi manusia, sebagian besar gagal menerjemahkannya ke dalam kebijakan operasional yang terukur.

Di Vietnam, hasil penilaian terhadap 109 perusahaan yang terdaftar di bursa efek menunjukkan performa yang masih jauh dari standar regional. Dengan skor rata-rata hanya 57 dari 260 poin, integrasi hak anak dalam praktik Environmental, Social, and Governance (ESG) perusahaan-perusahaan tersebut masih berada pada tahap embrional. Fenomena ini menjadi kontras ketika melihat bahwa 83 persen dari perusahaan tersebut sebenarnya aktif dalam inisiatif komunitas, namun belum menetapkan komitmen formal yang mengikat untuk melindungi anak-anak dari risiko bisnis secara langsung.

Temuan laporan ini mengungkap fakta ironis di lapangan: sementara hampir 90 persen bisnis melaporkan keterlibatan dalam kegiatan sosial bagi anak, hanya satu dari 100 perusahaan yang berupaya menilai dampak operasional mereka terhadap kehidupan anak-anak. Isu-isu krusial seperti perlindungan anak di dunia daring, perubahan iklim, hingga praktik pemasaran yang bertanggung jawab masih minim mendapatkan perhatian serius dalam strategi bisnis inti perusahaan.

Perwakilan UNICEF di Vietnam, Silvia Danailov, menegaskan bahwa investasi melalui program komunitas hanyalah langkah awal. Langkah yang jauh lebih penting adalah mengintegrasikan hak anak ke dalam struktur tata kelola perusahaan guna memitigasi risiko sekaligus memperkuat kepercayaan investor. Integrasi ini dianggap vital untuk memastikan keberlanjutan tenaga kerja di masa depan yang lebih sehat dan adaptif.

Menghadapi tantangan ini, UNICEF mendesak perubahan paradigma dari sekadar filantropi menuju akuntabilitas. Pihak korporasi didorong untuk segera melakukan identifikasi dan pelaporan dampak, sementara pemerintah diharapkan mampu mengintegrasikan hak anak ke dalam kerangka regulasi wajib. Partisipasi aktif dari konsumen, investor, dan masyarakat luas juga dinilai sebagai kunci untuk menuntut standar operasional yang lebih inklusif dan memihak pada kepentingan anak di seluruh Asia.