DPR RI mengkritik keras lambatnya realisasi anggaran di Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan yang baru menyentuh angka 38,7 persen. Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, menegaskan bahwa pencapaian administratif seperti opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak akan berarti banyak jika program promotif dan preventif di lapangan tidak dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurut Netty dalam Rapat Kerja bersama Menteri Kesehatan di Senayan, Jakarta, sektor kesehatan primer merupakan fondasi utama dari transformasi pelayanan kesehatan nasional. Minimnya penyerapan anggaran ini dikhawatirkan dapat melumpuhkan fungsi puskesmas dan posyandu sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dan mencegah penyakit sebelum masyarakat membutuhkan penanganan kuratif di rumah sakit.
Lebih lanjut, Netty membeberkan keluhan dari para kader Posyandu dan PKK di berbagai daerah yang kini menanggung beban kerja lebih berat akibat penerapan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Beban administratif yang berlebih juga dinilai menurunkan produktivitas tenaga kesehatan di Puskesmas, sehingga alokasi dukungan anggaran dan operasional yang minim semakin memperburuk situasi pelayanan.
Selain operasional lokal, parlemen juga menyoroti rendahnya penyerapan dana dari pinjaman luar negeri serta minimnya klaim daerah untuk program-program krusial seperti skrining HPV DNA, pemeriksaan tuberkulosis (TB), dan skrining hipotiroid kongenital. Ia mendesak Kemenkes segera menyederhanakan birokrasi klaim dan mengintensifkan sosialisasi agar target besar eliminasi TB pada tahun 2030 tidak terhambat oleh masalah prosedural.
