Dalam lokakarya bertajuk "Pertumbuhan Dua Digit - Kekuatan Pendorong dari Bisnis" yang diselenggarakan di Hanoi, para delegasi sepakat bahwa reformasi kelembagaan merupakan prasyarat mutlak bagi percepatan ekonomi. Fokus utama diskusi tertuju pada perlunya menjembatani kesenjangan lebar antara kebijakan di tingkat pusat dengan realitas implementasi di lapangan yang masih sering terhambat oleh birokrasi.
Pemerintah Vietnam telah menunjukkan komitmen tegas melalui serangkaian langkah strategis, termasuk target pemangkasan 30% prosedur administratif dan penyederhanaan regulasi investasi. Data menunjukkan efektivitas langkah awal ini, di mana Kementerian Keuangan berhasil memangkas waktu kepatuhan hingga 53%. Namun, tantangan baru justru muncul saat regulasi lama dicabut, yakni munculnya "hambatan terselubung" dalam bentuk standar teknis yang lebih kompleks.
Dau Anh Tuan dari VCCI menyoroti bahwa kendala bagi sektor swasta bukan lagi sekadar jumlah regulasi, melainkan ketidaksinkronan penerapan hukum antar daerah dan kekosongan hukum pasca-deregulasi. Hal ini menyebabkan pelaku usaha masih menghadapi ratusan kesulitan operasional, mulai dari tumpang tindih dokumen hingga ketidakpastian dalam proses sertifikasi ekspor yang merugikan daya saing produk di pasar internasional.
Menanggapi hal tersebut, pakar kebijakan publik dan perwakilan asosiasi bisnis menekankan pentingnya pelibatan sektor swasta secara aktif dalam penyusunan regulasi. Rekomendasi konkret yang muncul meliputi pembentukan gugus tugas khusus dengan wewenang penuh untuk menangani aduan pelaku usaha, serta desentralisasi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di tingkat pemerintah daerah.
Phan Duc Hieu, Ketua Komite Ekonomi dan Keuangan Majelis Nasional, menegaskan bahwa reformasi harus bersifat berkelanjutan. Menurutnya, mekanisme kontrol ketat diperlukan agar prosedur yang telah dipangkas tidak bermutasi menjadi bentuk baru yang menghambat. Hanya dengan sinergi antara regulasi yang konsisten dan eksekusi di lapangan yang seragam, sektor swasta dapat berperan penuh sebagai motor utama pembangunan ekonomi nasional.
