JAKARTA — Pemerintah Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mampu menembus pasar internasional. Dalam Pertemuan Para Menteri Perdagangan BRICS yang berlangsung di Jaipur, India, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso menegaskan pentingnya membangun sistem perdagangan berbasis aturan yang adil, inklusif, dan dapat diprediksi untuk menopang sektor vital tersebut.
Budi mengungkapkan bahwa UMKM memegang peranan krusial sebagai salah satu pilar penopang perekonomian di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kendati demikian, sektor ini masih kerap terbentur oleh kendala struktural yang signifikan, terutama minimnya akses terhadap pembiayaan formal. Guna mengatasi persoalan ini, Indonesia mengajukan tiga langkah prioritas strategis di hadapan para delegasi BRICS.
Tiga usulan prioritas tersebut meliputi peningkatan literasi keuangan bagi pelaku UMKM, perluasan jangkauan inklusi keuangan digital, serta penyusunan program pembiayaan yang lebih fleksibel, adaptif, dan bervariasi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membuka jalan bagi pelaku usaha kecil untuk memperoleh permodalan yang lebih mudah dan efisien.
Selain fokus pada permodalan, Indonesia juga memaparkan visi penguatan rantai nilai global melalui empat sektor utama. Upaya ini mencakup optimalisasi konektivitas infrastruktur logistik, transportasi, dan teknologi digital; penyederhanaan prosedur perdagangan guna memangkas birokrasi; investasi pada pengembangan keterampilan serta inovasi dunia usaha; serta penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui perluasan kemitraan dagang internasional.
Sebagai bentuk implementasi nyata di dalam negeri, Budi memaparkan bahwa Indonesia telah menerapkan sistem digitalisasi otomatisasi untuk penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA). Sistem ini terbukti mempermudah para eksportir lokal dalam memanfaatkan tarif preferensi yang disepakati dalam berbagai perjanjian dagang bilateral maupun regional.
Di tengah pesatnya adopsi teknologi kecerdasan buatan (AI) dan komputasi awan (cloud computing), Indonesia menyatakan dukungannya terhadap kerja sama BRICS yang berfokus pada interoperabilitas regulasi teknologi. Kendati demikian, kerja sama tersebut harus tetap menyelaraskan diri dengan kedaulatan hukum dan kerangka regulasi nasional masing-masing negara anggota.
Di sisi lain, Indonesia juga menyoroti krisis kepercayaan yang tengah dihadapi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Untuk memulihkan kredibilitas lembaga multilateral tersebut, Indonesia mendesak penguatan fungsi perundingan, kelanjutan agenda pembangunan berkelanjutan, serta terciptanya iklim kompetisi usaha yang sehat. Dukungan khusus berupa Special and Differential Treatment (S&DT) juga dinilai krusial bagi diversifikasi ekonomi negara berkembang demi menciptakan kesetaraan peluang di kancah perdagangan global.
