Pemerintah Provinsi Lampung kini tengah mengintensifkan program pembangunan rumah layak huni. Langkah strategis ini tidak hanya ditujukan untuk menyediakan tempat tinggal yang aman, tetapi juga diproyeksikan sebagai investasi jangka panjang guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta mutu sumber daya manusia di daerah tersebut.
Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansah, menjelaskan bahwa penyediaan permukiman yang sehat memiliki korelasi erat dengan keberhasilan program prioritas bidang kesehatan. Kehadiran hunian yang layak dipercaya dapat menekan angka kasus stunting, mempercepat eliminasi penyakit tuberkulosis (TBC), hingga mengendalikan penyebaran malaria secara signifikan.
Guna mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat dan berkelanjutan, Pemprov Lampung mengintegrasikan enam pilar utama dalam program perumahan. Aspek-aspek tersebut meliputi penyediaan akses air minum yang aman, fasilitas sanitasi yang layak, pengelolaan air limbah domestik, manajemen persampahan yang ramah lingkungan, penanganan kawasan kumuh, serta edukasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
Lebih lanjut, Yanyan menegaskan bahwa keberhasilan program ini menuntut kolaborasi lintas sektor yang solid. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bertindak sebagai koordinator perencanaan, sedangkan dinas perumahan fokus pada infrastruktur fisik. Sinergi ini ditopang oleh dinas kesehatan di bidang promotif-preventif, dinas lingkungan hidup untuk sanitasi makro, serta pemerintah kabupaten/kota sebagai motor pelaksana di lapangan.
