Pemerintah Kabupaten Langkat menegaskan komitmennya untuk mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas demi memberikan jaminan kesehatan yang merata dan mudah diakses oleh seluruh elemen masyarakat. Langkah ini diambil guna memastikan warga Langkat yang membutuhkan penanganan medis tidak lagi terkendala masalah administratif kepesertaan.
Sikap proaktif tersebut disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat, Tiorita Br. Surbakti, saat menerima kunjungan audiensi dari Kepala Cabang BPJS Kesehatan Medan, dr. Yasmine R. Harahap, di Kantor Bupati Langkat, Stabat. Pertemuan penting ini fokus membahas keberlanjutan kemitraan strategis jaminan kesehatan masyarakat menjelang berakhirnya Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada 30 September 2026 mendatang.
Dalam audiensi tersebut, dr. Yasmine memaparkan bahwa Langkat saat ini berhasil menjaga status UHC Prioritas berkat cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang tinggi. Untuk mempertahankan predikat tersebut, Kabupaten Langkat harus menjaga tingkat kepesertaan minimal di angka 98,60 persen dari total populasi, dengan tingkat keaktifan peserta sedikitnya 80 persen. Status khusus ini memberikan kemudahan di mana warga yang belum terdaftar atau memiliki kepesertaan non-aktif dapat langsung diaktifkan seketika saat membutuhkan perawatan medis.
Demi merealisasikan kelanjutan program "Langkat Sehat" tersebut, analisis fiskal tahun 2026 mengestimasikan kebutuhan anggaran sebesar Rp88.093.240.200. BPJS Kesehatan juga memberikan apresiasi tinggi kepada Pemkab Langkat yang dinilai konsisten dan disiplin dalam membayarkan iuran jaminan kesehatan daerah tepat waktu hingga tahun 2025.
Menanggapi kebutuhan program tersebut, Tiorita Br. Surbakti menegaskan bahwa pemenuhan hak kesehatan warga merupakan investasi sosial jangka panjang yang krusial. Oleh karena itu, Pemkab Langkat segera melakukan koordinasi lintas sektor, mulai dari BPJS Kesehatan, Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, hingga pemerintah pusat, agar pembiayaan program tetap sejalan dengan kapasitas keuangan daerah tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
Agenda audiensi ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat daerah, antara lain Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat H. Amril, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rudi Kinandung, serta para kepala dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Sinergi lintas lembaga ini diharapkan mampu menjaga kesinambungan layanan kesehatan yang inklusif bagi seluruh masyarakat Langkat.
