Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, memberikan instruksi tegas kepada seluruh camat di wilayahnya untuk memantau secara aktif perubahan data pengelompokan desil kesejahteraan masyarakat. Langkah ini krusial guna menjamin program bantuan sosial (bansos) serta jaminan kesehatan gratis dapat tersalurkan dengan tepat sasaran tanpa kendala administratif.
Arahan tersebut disampaikan pria yang akrab disapa Mas Dhito ini di hadapan para camat dan kepala puskesmas se-Kabupaten Kediri dalam sebuah agenda pembekalan khusus. Bupati menekankan bahwa ketidakakuratan data di lapangan berpotensi merenggut hak-hak dasar masyarakat prasejahtera, termasuk akses sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
Mas Dhito mengungkapkan adanya laporan mengenai ketidaksinkronan data desil yang saling tertukar. Akibatnya, warga yang benar-benar membutuhkan bantuan justru terabaikan. Oleh karena itu, ia meminta aparatur kecamatan tanggap dalam melakukan verifikasi lapangan agar kesalahan teknis semacam ini tidak terus berulang.
Pemerintah Kabupaten Kediri saat ini tengah menaruh perhatian besar pada sektor kesehatan sebagai salah satu pilar pembangunan daerah. Peningkatan mutu layanan di puskesmas serta perluasan cakupan kepesertaan semesta (Universal Health Coverage/UHC) terus digenjot agar seluruh lapisan masyarakat mendapatkan perlindungan medis yang layak.
Menutup arahannya, Bupati Kediri mengingatkan bahwa kualitas data merupakan fondasi utama dalam perumusan kebijakan publik. Meskipun penentuan status desil akhir berada di tangan Kementerian Sosial, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral untuk menyajikan usulan data yang paling presisi dan sesuai dengan realitas sosial di lapangan.
