Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) menyelenggarakan rapat penyusunan rekomendasi strategis terkait dinamika politik dan keamanan nasional untuk semester I serta proyeksi semester II tahun 2025. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kresna pada Rabu (23/7) ini difokuskan untuk menilai dampak geopolitik dan politik domestik terhadap stabilitas nasional, sekaligus memantapkan koordinasi lintas instansi dalam memitigasi potensi risiko.
Gubernur Lemhannas RI, Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, menegaskan pentingnya pemetaan risiko ini demi menjamin kelancaran pelaksanaan program-program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meski kondisi makro dinilai relatif stabil, Ace mengingatkan adanya potensi ancaman laten—mulai dari eskalasi konflik di Papua, radikalisme, kejahatan siber, hingga isu korupsi—yang harus diantisipasi sedini mungkin agar tidak mengganggu agenda kesejahteraan masyarakat.
Sejalan dengan hal tersebut, Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas, Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, menyampaikan bahwa hasil pengkajian ini akan menjadi landasan untuk menata ulang arsitektur keamanan nasional. Rekomendasi komprehensif yang dihasilkan diharapkan dapat membantu pemerintah memperkuat demokrasi agar semakin tangguh, inklusif, dan adaptif terhadap ketidakpastian global demi menjaga kedaulatan NKRI.
Dari sudut pandang Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Mayjen TNI Heri Wiranto memaparkan bahwa stabilitas nasional pascapemilu secara umum tergolong aman dan kondusif. Kendati begitu, pihaknya mencatat beberapa isu krusial yang memerlukan perhatian serius, seperti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada, implikasi putusan Mahkamah Konstitusi, hingga dinamika pasca-berakhirnya dana otonomi khusus di Aceh.
Memasuki semester kedua tahun 2025, Heri memproyeksikan risiko politik utama akan berkisar pada tantangan ekonomi dan isu sosial yang berpotensi memicu gelombang protes publik. Dari sisi keamanan, ancaman utama diprediksi datang dari peningkatan serangan siber terhadap infrastruktur e-government, dinamika kelompok bersenjata di Papua, serta maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan narkotika.
Rapat pembahasan rekomendasi ini turut melibatkan kontribusi pemikiran dari berbagai pakar serta pejabat lintas lembaga, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), pengamat politik Indikator Politik Indonesia, akademisi Universitas Indonesia, dan peneliti dari CSIS.
