Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar meminta Pemerintah Kota Makassar untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para lurah. Langkah tegas ini diambil menyusul adanya laporan mengenai oknum lurah yang lebih sering menghabiskan waktu di warung kopi serta sibuk mengurus bisnis pribadi ketimbang melayani masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Andi Suharmika, menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh diabaikan. Sebagai ujung tombak pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan warga, setiap lurah dituntut untuk bekerja secara profesional dan mematuhi seluruh instruksi serta kebijakan pemerintah kota.
Politisi dari Fraksi Golkar tersebut menambahkan bahwa evaluasi yang dilakukan nantinya tidak boleh sebatas pemberian teguran administratif. Menurutnya, pembenahan harus menyasar pada aspek pelayanan publik secara menyeluruh di tingkat kelurahan guna memastikan roda pemerintahan berjalan optimal.
Desakan ini mencuat setelah Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengungkap temuan mengenai rendahnya kedisiplinan sejumlah aparatur kelurahan. DPRD berharap catatan ini menjadi momentum penting bagi pemkot untuk meningkatkan pengawasan serta kedisiplinan aparatur sipil negara di lingkup kelurahan.
