Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) mengambil langkah proaktif dalam mengantisipasi dinamika politik nasional menjelang Pemilu 2024. Melalui Deputi Bidang Pengkajian Strategik, Lemhannas menggelar diskusi kelompok terarah (FGD) bertajuk "Proyeksi Risiko Krisis Politik Nasional 2023" di Gedung Astagatra, Jakarta.
Gubernur Lemhannas RI, Andi Widjajanto, menyampaikan bahwa agenda ini bertujuan untuk memetakan skenario terburuk dari dinamika politik nasional pada 2023. Tak sekadar mengidentifikasi ancaman, kajian ini juga dirancang untuk melahirkan langkah mitigasi konkret demi mengantisipasi fenomena tak terduga atau black swan.
Sejalan dengan hal tersebut, Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P., mengaitkan pentingnya pemetaan potensi gejolak ini dengan kondisi geopolitik global dan nasional. Pemetaan risiko politik dianggap krusial agar pemerintah memiliki pijakan responsif dan adaptif dalam menjaga stabilitas keamanan serta pertahanan negara.
Sementara itu, Tenaga Pengkaji Bidang Politik Lemhannas RI, Marsda TNI Palito Sitorus, mengingatkan bahwa 2023 merupakan fase krusial karena Indonesia mulai memasuki tahapan prafase Pemilu 2024. Dinamika persaingan diprediksi meningkat sehingga dibutuhkan masukan mendalam dari para pakar lintas disiplin guna mengantisipasi eskalasi krisis.
Diskusi strategis yang difasilitasi oleh Laksma TNI Dono Herbowo ini menghadirkan jajaran pakar kenamaan, di antaranya peneliti senior CSIS Prof. Dr. J. Kristiadi, peneliti utama BRIN, perwakilan BIN Brigjen TNI Dedy Agus Purwanto, pakar hukum tata negara Dr. Margarito Kamis, serta pakar politik ekonomi Prof. Dr. Ichsanuddin Noorsy.
