Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, secara resmi membuka Temu Karya Karang Taruna tingkat kabupaten/kota se-Kalimantan Barat di Pendopo Gubernur, Minggu (12/7/2026). Dalam arahannya, Norsan menekankan urgensi peran strategis organisasi kepemudaan ini sebagai mitra pemerintah dalam akselerasi pembangunan daerah serta menjadi garda terdepan dalam merespons dinamika sosial.
Norsan menggarisbawahi bahwa Karang Taruna harus mampu bergerak secara mandiri dan tidak bergantung pada pihak eksternal. Menurutnya, sebagai organisasi yang lahir dari masyarakat, prioritas utama pengurus adalah menghadirkan solusi konkret atas setiap permasalahan warga, bukan sekadar mengejar orientasi keuntungan semata.
Selain kemandirian, adaptasi terhadap teknologi informasi menjadi sorotan utama Gubernur. Ia mendorong generasi muda Karang Taruna untuk meningkatkan kapasitas diri melalui penguasaan teknologi agar mampu memberikan kontribusi nyata yang relevan dengan kebutuhan zaman. Pemuda diminta untuk lebih mengedepankan kualitas kerja dan pengabdian dibanding hanya mengandalkan popularitas.
Pada kesempatan tersebut, Muhammad Farizi resmi terpilih sebagai Ketua Karang Taruna Kalimantan Barat periode 2026–2031. Pergantian kepemimpinan ini diharapkan mampu menyuntikkan semangat baru bagi organisasi agar lebih solid dan profesional dalam menjalankan fungsi sosialnya di 12 kabupaten/kota yang telah berpartisipasi dalam Temu Karya tersebut.
Ketua Caretaker Karang Taruna Kalimantan Barat, Sudirman, menyatakan bahwa forum ini menjadi titik tolak kebangkitan peran Karang Taruna. Selain konsolidasi internal, organisasi berkomitmen untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi isu lingkungan, termasuk mitigasi bencana banjir yang kerap mengancam wilayah setempat.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT), Bahtiar Baseyang, mengajak seluruh pengurus untuk bertransformasi menjadi organisasi modern. Ia menekankan pentingnya pengembangan kewirausahaan dan pemberdayaan pemuda sebagai langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan sosial serta ketahanan pangan di wilayah Kalimantan Barat.
