Pemerintah Kota Surabaya menginisiasi langkah strategis dengan mengintegrasikan seluruh 69 rumah sakit di kota tersebut melalui platform "Satu Data Kesehatan Surabaya". Inisiatif ini bertujuan untuk menyediakan data kesehatan yang terpadu dan real time bagi pemerintah, tenaga kesehatan, serta manajemen rumah sakit, guna mempercepat penanganan kasus kegawatdaruratan.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyampaikan gagasan tersebut saat membuka Forum Koordinasi Rumah Sakit se-Surabaya di Graha Sawunggaling, Balai Kota Surabaya, pada Kamis, 25 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa data terintegrasi ini akan mencakup informasi penting seperti jumlah tenaga medis, ketersediaan ambulans, kapasitas tempat tidur, hingga sebaran penyakit per wilayah, yang semuanya akan menjadi dasar koordinasi antar rumah sakit.
"Ini bukan data milik pemerintah kota, tetapi milik bersama. Dengan satu data, kita bisa mengetahui jumlah dokter, ambulans, hingga rumah sakit mana yang mendampingi wilayah tertentu. Semua bisa saling mendukung untuk pelayanan warga Surabaya," jelas Eri. Sistem ini disebut akan mendukung berbagai program unggulan seperti Satu RW Satu Tenaga Kesehatan (Nakes) dan penguatan layanan Tim Gerak Cepat (TGC) yang terhubung dengan Command Center 112.
Eri Cahyadi menekankan pentingnya akses informasi kapasitas rumah sakit secara langsung untuk menghindari penolakan pasien akibat kondisi penuh. "Jangan sampai pasien dibawa ke satu rumah sakit lalu ditolak karena penuh, kemudian berpindah lagi ke rumah sakit lain yang juga penuh. Di era digital seperti sekarang, informasi kapasitas layanan harus bisa diakses secara langsung agar pasien segera mendapatkan penanganan," ujarnya.
Beyond mempercepat layanan darurat, integrasi data ini juga bertujuan untuk membantu pemerintah dalam memetakan kebutuhan layanan kesehatan, mendeteksi potensi wabah, dan mengantisipasi lonjakan kasus penyakit. Pengalaman pandemi COVID-19 menjadi pelajaran penting mengenai urgensi keterhubungan data antar fasilitas kesehatan untuk pengambilan keputusan yang cepat dan akurat.
Eri menambahkan bahwa seluruh rumah sakit, termasuk yang belum bekerja sama dengan BPJS, diharapkan dapat berkontribusi melalui program CSR untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Target penguatan sistem ini adalah dapat berjalan lebih masif dalam satu bulan ke depan dengan partisipasi seluruh rumah sakit dan tenaga kesehatan di Kota Pahlawan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Surabaya, dr. Billy Daniel Messakh, menyatakan bahwa forum koordinasi ini digelar untuk memperkuat sinergi antar rumah sakit dalam mengoptimalkan sistem rujukan dan meningkatkan mutu pelayanan. Ia merinci bahwa layanan kegawatdaruratan via Command Center 112 mencatat sekitar 37 ribu kasus trauma per tahun, sehingga keterlibatan seluruh rumah sakit sangat krusial.
Saat ini, sistem Satu Data Kesehatan Surabaya baru diterapkan di tiga rumah sakit milik pemkot, yakni RSUD dr. Soewandhie, RS Bhakti Dharma Husada (BDH), dan RSUD Eka Candrarini. Sistem tersebut akan segera diperluas dan diintegrasikan ke seluruh 69 rumah sakit, yang terdiri dari 68 rumah sakit darat dan satu rumah sakit terapung, untuk mewujudkan proses rujukan yang lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi.
