Istilah 'Republik Tepung' kini menjadi sorotan tajam di tengah masyarakat Indonesia, merujuk pada dominasi makanan berbahan dasar tepung seperti mi instan, gorengan, dan roti dalam konsumsi harian. Meskipun menawarkan kemudahan akses dan harga yang terjangkau, pola makan ini menyimpan risiko kesehatan serius yang tidak bisa disepelekan.

Pakar kesehatan dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dr. Iman Permana, M.Kes., Ph.D., menekankan bahwa tepung merupakan karbohidrat yang akan diolah menjadi glukosa. Namun, jika asupan melampaui kebutuhan kalori harian tanpa diimbangi aktivitas fisik, tubuh rentan mengalami resistensi insulin. Kondisi ini menjadi pintu masuk bagi berbagai penyakit tidak menular, mulai dari diabetes melitus hingga stroke.

Dr. Iman menyoroti bahwa masalah utama bukan sekadar jumlah kalori, melainkan kualitas nutrisi. Makanan berbasis tepung yang umumnya diolah melalui proses penggorengan sering kali mengandung lemak jenuh tinggi. Penggunaan minyak goreng secara berulang pun dinilai memperburuk profil kesehatan produk pangan yang dikonsumsi masyarakat.

Selain faktor ekonomi yang membuat makanan berbahan tepung menjadi pilihan praktis, karakteristik karbohidrat sederhana yang cepat dicerna sering kali memicu rasa lapar kembali dengan cepat. Hal inilah yang mendorong masyarakat untuk terus mengonsumsi olahan tepung secara berkelanjutan dalam keseharian mereka.

Menghadapi tantangan ini, dr. Iman mendorong adanya diversifikasi pangan berbasis komoditas lokal seperti jagung, ubi, singkong, dan sagu. Ia menekankan bahwa solusi atas permasalahan ini membutuhkan sinergi kolektif, mulai dari peningkatan literasi gizi oleh institusi pendidikan, hingga kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan bergizi seperti protein dan sayuran.

Sebagai penutup, ia mengingatkan bahwa masyarakat tidak perlu menghindari tepung sepenuhnya, namun perlu lebih bijak dalam mengatur porsi dan komposisi nutrisi. Membangun gaya hidup sehat merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan pendekatan multidisiplin antara pemangku kebijakan, tenaga kesehatan, dan kesadaran individu itu sendiri.