Dinas Pajak Provinsi Quang Ninh secara resmi menggulirkan kampanye strategis bertajuk "Pembersihan Nomor Identifikasi Pajak - Menghilangkan Hambatan dalam Bisnis". Langkah ini diambil menyikapi maraknya entitas usaha, mulai dari perusahaan hingga skala rumahan, yang telah berhenti beroperasi namun lalai menyelesaikan prosedur administratif penutupan nomor identifikasi pajak mereka.
Wakil Kepala Dinas Pajak Quang Ninh, Le Thanh Thao, menegaskan bahwa fenomena wajib pajak yang meninggalkan alamat terdaftar untuk menghindari kewajiban fiskal telah menciptakan tantangan manajemen yang signifikan. Kampanye ini dirancang untuk mendeteksi dini risiko penggelapan pajak serta membasmi praktik bisnis fiktif yang kerap memanfaatkan celah administratif untuk mencari keuntungan ilegal.
Selain aspek pengawasan, pembersihan basis data ini bertujuan untuk memvalidasi informasi pelaku usaha agar lebih akurat bagi pihak ketiga, seperti mitra bisnis maupun investor. Dengan merapikan data, pemerintah daerah berharap dapat menekan hambatan prosedural sekaligus meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi integrasi sistem identifikasi pajak dengan nomor identitas pribadi di masa depan.
Untuk memastikan target tercapai pada tahun 2026, otoritas pajak telah menyusun skema kerja terukur. Fokus utamanya mencakup pemutakhiran informasi wajib pajak, penyelesaian berkas yang tertunda, serta penanganan ketat terhadap bisnis yang terbukti tidak beroperasi di lokasi terdaftar namun masih menerbitkan faktur elektronik. Kasus-kasus dengan indikasi pelanggaran kriminal akan segera diteruskan kepada pihak kepolisian untuk diproses secara hukum.
Sebagai langkah operasional, pembentukan Komite Pengarah telah dilakukan untuk mengawasi implementasi di tingkat daerah. Dinas Pajak juga mengedepankan pendekatan komunikatif dengan melayangkan surat pemberitahuan serta panduan prosedur bagi pelaku usaha, sembari tetap membuka ruang sanksi bagi wajib pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik dalam memenuhi kewajiban negara.
