Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) menyelenggarakan Sarasehan dan Dialog Nasional Perempuan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/6/2026). Forum strategis ini dirancang sebagai wadah kolaboratif untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, sejalan dengan target kuota 30 persen yang diamanatkan dalam regulasi kepemiluan.

Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati, dengan dihadiri sejumlah tokoh penting antara lain Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Ketua Umum KPPG Hetifah Sjaifudian, serta Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Amurwani Dwi Lestariningrum. Para anggota DPR RI perempuan dari Fraksi Partai Golkar turut hadir dalam forum tersebut.

Forum ini juga menghadirkan deretan pakar dan pemangku kepentingan di bidang demokrasi serta representasi politik perempuan. Di antaranya Siti Zuhro selaku Peneliti Utama BRIN, Iffa Rosita dari KPU RI, Titi Anggraini yang menjabat Wakil Koordinator Maju Perempuan Indonesia sekaligus Dewan Pembina Perludem, serta Neni Nur Hayati dari Democracy and Electoral Empowerment Partnership Indonesia (DEEP Indonesia).

Dalam sambutannya, Sari Yuliati menegaskan bahwa kehadiran perempuan dalam ranah politik bukan sekadar urusan pemenuhan angka statistik. "Kehadiran perempuan dalam proses pengambilan keputusan merupakan prasyarat penting bagi demokrasi yang lebih inklusif dan representatif," ujarnya. Ia menambahkan bahwa berbagai riset telah membuktikan korelasi positif antara meningkatnya partisipasi politik perempuan dengan lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pembangunan sumber daya manusia.

Sari Yuliati, yang juga menjabat Bendahara Umum DPP Partai Golkar, memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif KPPG dalam menggelar forum ini. Menurutnya, kehadiran berbagai pemangku kepentingan mencerminkan komitmen kolektif untuk terus memperkokoh posisi perempuan dalam kehidupan politik dan pengambilan kebijakan nasional. "Tema yang diangkat sangat relevan dan strategis dalam konteks pembangunan demokrasi Indonesia," tegasnya.

Ketua Umum KPPG Hetifah Sjaifudian menyatakan bahwa forum ini dirancang sebagai ruang strategis untuk membangun kesamaan pandangan dan memperkuat kerja sama antarkelompok perempuan politik. Ia berharap sarasehan ini mampu menghasilkan kesimpulan serta langkah-langkah strategis guna mendorong peningkatan jumlah perempuan yang berhasil terpilih sebagai anggota legislatif pada pemilu mendatang.

Hetifah, yang juga memimpin Komisi X DPR RI, menyoroti komitmen kuat Partai Golkar dalam mendorong kepemimpinan perempuan. Hal itu, menurutnya, tercermin dari banyaknya kader perempuan partai berlambang pohon beringin tersebut yang kini mengisi posisi strategis di pemerintahan maupun parlemen, mulai dari menteri, wakil menteri, pimpinan DPR RI, ketua komisi, hingga pimpinan alat kelengkapan dewan lainnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara sekaligus Sekjen KPPG Tati Noviati menjelaskan bahwa forum ini secara khusus mengundang organisasi sayap perempuan serta bidang pemberdayaan perempuan dari seluruh partai peserta Pemilu 2024, baik yang memiliki kursi di DPR RI maupun partai nonparlemen. Langkah ini dimaksudkan untuk membangun sinergi lintas partai politik dalam memperjuangkan representasi perempuan yang lebih substantif dan berkelanjutan.

Dalam jalannya sarasehan, masing-masing organisasi perempuan partai politik memaparkan berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi dalam memenuhi kuota keterwakilan 30 persen. Hambatan struktural, kultural, maupun regulatif diidentifikasi sebagai kendala utama yang masih membayangi upaya peningkatan keterpilihan perempuan dalam setiap kontestasi pemilu di Indonesia.