Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat mengusulkan agar rute penerbangan operasional perusahaan yang beraktivitas di wilayah Teluk Bintuni dialihkan melalui Bandara Rendani, Manokwari. Langkah ini diharapkan dapat menggeliatkan kembali aktivitas penerbangan di ibu kota provinsi serta tidak menumpuk seluruhnya di Bandara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong, Papua Barat Daya.
Anggota Komisi III DPR Papua Barat, Aloysius Siep, menjelaskan bahwa konektivitas udara erat kaitannya dengan perputaran roda ekonomi daerah dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Saat ini, Bandara Rendani dinilai masih sepi karena aktivitas penerbangan komersial umumnya sudah berakhir pada siang hari sekitar pukul 13.00 atau 14.00 WIT.
Menurut mantan Ketua BEM Universitas Papua (UNIPA) tersebut, perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Papua Barat memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi nyata pada pembangunan daerah. Kontribusi itu tidak hanya terbatas pada investasi langsung, melainkan juga melalui penggunaan infrastruktur lokal seperti bandara, yang pada akhirnya akan mendongkrak sektor jasa lainnya.
Usulan strategis ini disampaikan di sela-sela pertemuan koordinasi antara Komisi III DPR Papua Barat dengan jajaran Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Selain membahas optimalisasi jalur transportasi udara untuk mendongkrak PAD, pertemuan tersebut juga fokus membahas penataan serta penyerahan aset pasca-pemekaran wilayah baru di tanah Papua.
