Pemerintah Australia berkomitmen untuk memperkuat kemitraan ekonomi dengan Indonesia melalui kebijakan kemudahan akses mobilitas bagi pelaku usaha. Asisten Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Australia, Matt Thistlethwaite, mengumumkan bahwa proses persetujuan visa bisnis bagi warga negara Indonesia kini dapat diselesaikan hanya dalam waktu tiga hari.

Kebijakan strategis tersebut merupakan bagian dari peluncuran program Katalis 2.0, sebuah inisiatif di bawah kerangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA). Melalui visa bisnis dengan masa berlaku lima tahun ini, Australia berharap dapat mendorong partisipasi pelaku bisnis Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menjajaki peluang investasi serta memperluas jejaring usaha di Negeri Kanguru tersebut.

Dalam peluncuran program di Jakarta Selatan, Thistlethwaite mengungkapkan bahwa pemerintah Australia telah mengalokasikan anggaran sebesar AUD 40 juta untuk mendukung Katalis 2.0. Dana ini diarahkan untuk memperkuat investasi di berbagai sektor potensial, mulai dari industri kakao, energi terbarukan, hingga pengelolaan sumber daya alam yang saat ini tren investasinya terus menunjukkan peningkatan.

Wakil Menteri Perdagangan Indonesia, Dyah Roro Esti, menyambut baik inisiatif ini dengan memprioritaskan kolaborasi pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan UMKM. Di bidang pendidikan, fokus utama mencakup pembukaan kampus cabang Australia di Indonesia serta program gelar bersama. Sementara di sektor kesehatan, pemerintah mendorong transfer pengetahuan bagi tenaga kesehatan Indonesia agar mampu memenuhi standar global.

Sejak diberlakukannya IA-CEPA pada tahun 2020, nilai perdagangan antara kedua negara dilaporkan meningkat dua kali lipat. Investasi perusahaan Australia di Indonesia pun tercatat tumbuh sekitar 8 persen dengan nilai mencapai US$ 1,2 miliar per tahun. Pemerintah berharap program Katalis 2.0 dapat menjadi katalisator bagi UMKM lokal untuk meningkatkan kapasitas dan menembus pasar internasional, khususnya pasar Australia.