Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kesehatan mengambil langkah taktis dalam mempercepat penanggulangan penyakit Tuberkulosis (TBC) dan koinfeksi TB-HIV. Langkah ini diwujudkan melalui Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Public-Private Mix (PPM) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta fasilitas pelayanan kesehatan di Banjarmasin pada Rabu (15/7/2026).

Upaya ini krusial mengingat beban kasus TBC di Indonesia masih menduduki peringkat kedua tertinggi di dunia, dengan estimasi 1,1 juta kasus baru dan 118 ribu kematian per tahun berdasarkan Global TB Report 2025. Di tingkat regional, Kalimantan Selatan sendiri mencatat sebanyak 12.295 kasus TBC sepanjang tahun 2025.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Diauddin, menegaskan bahwa data tersebut harus direspons dengan aksi nyata. Menurutnya, evaluasi berkala sangat penting untuk memetakan capaian program, mempererat jejaring fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta, serta mengoptimalkan penanganan kasus TB-HIV secara terpadu.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah kesenjangan antara estimasi jumlah penderita dengan kasus yang berhasil dideteksi di lapangan, ditambah dengan angka kesembuhan yang belum mencapai target optimal. Oleh karena itu, pendekatan PPM dinilai menjadi solusi strategis untuk menyinkronkan sistem rujukan dan pelaporan pasien secara komprehensif.

Kebijakan ini juga selaras dengan mandat regulasi nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 serta regulasi daerah lewat Peraturan Gubernur Kalsel Nomor 60 Tahun 2024. Dengan pelibatan fasyankes swasta, diharapkan penemuan kasus baru dapat dipercepat dan langsung tercatat secara sistematis pada Sistem Informasi Tuberkulosis.

Melalui penguatan koordinasi di tingkat kabupaten dan kota, Diauddin optimis target eliminasi TBC di Kalimantan Selatan dapat dicapai lebih cepat pada tahun 2028, mendahului target nasional yang dicanangkan pada tahun 2030. Ia pun mengimbau seluruh tenaga medis untuk menjaga komitmen dan memanfaatkan dukungan Kementerian Kesehatan secara maksimal demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.