Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian mendesak seluruh jajaran pengurus di daerah untuk meningkatkan peran aktif dalam mengawal program prioritas pemerintah. Ia menegaskan bahwa PKK memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah yang didukung oleh landasan hukum kuat, yakni Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017.
Pernyataan tersebut disampaikan Tri dalam acara pembukaan pameran UMKM dan layanan cek kesehatan gratis di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (9/7/2026). Ia menekankan bahwa dukungan APBN dan APBD yang menyertai PKK harus diimbangi dengan inisiatif kader dalam menyusun program yang sejalan dengan target Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah masing-masing.
Tri berharap pengurus TP PKK tidak bersifat pasif menunggu arahan dari pemerintah daerah. Menurutnya, kolaborasi yang proaktif akan membantu pemerintah daerah dalam mencapai target layanan publik secara lebih efektif dan efisien, terutama pada sektor kesehatan masyarakat yang krusial.
Lebih lanjut, Tri mendorong perluasan kemitraan strategis dengan sektor swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Inovasi kolaborasi ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, seperti dalam penyediaan operasi katarak dan alat bantu penglihatan bagi mereka yang membutuhkan.
Dalam kesempatan tersebut, Tri juga memberikan apresiasi terhadap pengembangan sektor UMKM yang dilakukan oleh TP PKK Sulawesi Selatan. Ia berharap para kader terus berkontribusi nyata dalam penguatan ekonomi keluarga guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Acara tersebut turut diisi dengan pemecahan Rekor MURI minum pil Multiple Micronutrient Supplement (MMS) bagi ibu hamil secara serentak di 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
