Upaya mengatasi krisis modal bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Vietnam kini memasuki babak baru. Bank Negara Vietnam (SBV) bersama berbagai lembaga kredit di Kota Ho Chi Minh tengah mengimplementasikan serangkaian program strategis, termasuk penyediaan paket kredit besar untuk sektor prioritas seperti perikanan, kehutanan, serta infrastruktur digital dan perumahan sosial dengan suku bunga yang lebih kompetitif.
Meskipun stimulus telah tersedia, akses permodalan bagi UKM masih terhambat oleh persyaratan kolateral yang kaku. Selama ini, perbankan cenderung memprioritaskan aset properti sebagai jaminan utama, yang seringkali dinilai jauh di bawah harga pasar. Selain itu, ketergantungan pada riwayat laporan keuangan tiga tahun terakhir menjadi penghalang bagi perusahaan rintisan maupun bisnis baru yang sebenarnya memiliki prospek ekspor menjanjikan.
Sebagai langkah solutif, sektor perbankan kini mulai melirik model pembiayaan rantai pasokan. Dalam mekanisme ini, bank memberikan pinjaman berdasarkan reputasi perusahaan besar yang menjadi mitra hulu atau pembeli produk UKM, sehingga meminimalisir kebutuhan akan agunan fisik. Perbankan komersial pun didorong untuk lebih fokus pada efektivitas rencana bisnis dan proyeksi arus kas perusahaan daripada sekadar terpaku pada nilai aset mati.
Pemerintah Vietnam juga tengah menyiapkan landasan hukum yang lebih progresif melalui Rancangan Undang-Undang Dukungan UKM yang baru. Regulasi tersebut direncanakan mencakup mekanisme uji coba pinjaman berbasis data, yang memungkinkan penggunaan data operasional dan arus kas sebagai basis penilaian kredit yang sah. Hal ini sejalan dengan inisiatif digitalisasi layanan publik yang telah diterapkan untuk mempermudah administrasi bisnis secara daring.
Para ahli menegaskan bahwa keberhasilan transformasi ini bergantung pada integrasi infrastruktur data yang transparan. Dengan menghubungkan data dari otoritas pajak, bea cukai, dan lembaga jaminan sosial, perbankan dapat memantau kesehatan finansial bisnis secara real-time. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang lebih inklusif dan memacu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan bagi sektor usaha kecil di seluruh negeri.
