Tanggal 27 Juli menandai genap tiga dekade meletusnya tragedi Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli, atau yang lebih dikenal dengan istilah Kudatuli. Peristiwa berdarah yang terjadi pada tahun 1996 ini tetap dikenang sebagai salah satu lembaran paling kelam dalam perjalanan politik dan demokrasi di Indonesia menjelang akhir masa pemerintahan Orde Baru.
Tragedi ini berakar dari konflik internal perebutan kepemimpinan di tubuh Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Kehadiran Megawati Soekarnoputri pada akhir era 1980-an membawa angin segar bagi partai berlambang banteng tersebut, hingga akhirnya ia terpilih secara demokratis sebagai Ketua Umum PDI periode 1993-1998 melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya.
Namun, popularitas Megawati yang kian menanjak memicu kekhawatiran rezim penguasa. Dukungan pemerintah Orde Baru kemudian diarahkan kepada kubu Soerjadi yang mengklaim kepemimpinan partai lewat kongres tandingan di Medan. Pengakuan sepihak dari pemerintah terhadap kepengurusan Soerjadi ini memperuncing dualisme kepemimpinan dan menyulut ketegangan yang kian memanas.
Puncak ketegangan pecah ketika massa pendukung Soerjadi menyerbu dan berupaya mengambil alih secara paksa kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, yang saat itu dijaga ketat oleh loyalis Megawati. Bentrokan fisik yang tidak terhindarkan tersebut segera meluas menjadi kerusuhan massal di beberapa sudut ibu kota setelah aparat keamanan turun tangan melakukan penertiban.
Berdasarkan penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), insiden berdarah ini menelan sedikitnya lima korban jiwa, 149 orang luka-luka, dan puluhan lainnya dinyatakan hilang. Kendati menyisakan trauma mendalam, peristiwa Kudatuli menjadi pemantik lahirnya PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus motor penggerak reformasi yang menuntut kebebasan berpolitik di tanah air.
