Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengingatkan masyarakat bahwa tidak seluruh kegiatan seni, pertunjukan, maupun hiburan otomatis dikenai pajak daerah. Pengenaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa kesenian dan hiburan hanya berlaku pada kegiatan yang bersifat komersial atau memungut bayaran dari penonton.
Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024. Dalam regulasi itu, jasa kesenian dan hiburan yang tidak dipungut bayaran termasuk dalam kategori yang dikecualikan dari objek PBJT. Artinya, acara yang terbuka untuk masyarakat tanpa tiket masuk atau imbalan tertentu tidak serta-merta menjadi beban pajak hiburan.
PBJT jasa kesenian dan hiburan pada dasarnya menyasar penyelenggaraan hiburan yang menghasilkan penerimaan dari pengunjung, seperti konser berbayar, pertunjukan komersial, atau fasilitas hiburan yang menarik tarif. Dengan demikian, unsur pungutan atau pembayaran menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan apakah suatu kegiatan termasuk objek pajak.
Mengacu pada Pasal 49 ayat (2) Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024, sejumlah kegiatan dapat dikecualikan sepanjang tidak memungut bayaran. Contohnya meliputi promosi budaya tradisional, pagelaran seni daerah untuk pelestarian budaya, acara hiburan dalam kegiatan sosial atau kemasyarakatan, serta kegiatan seni masyarakat lainnya yang tidak menarik biaya dari penonton.
Pengecualian ini dimaksudkan agar pemungutan pajak berlangsung lebih adil dan tepat sasaran. Pemerintah daerah tetap mengenakan pajak pada kegiatan hiburan yang berorientasi komersial, namun memberi ruang bagi kegiatan sosial, budaya, dan layanan masyarakat agar tidak terbebani kewajiban pajak yang tidak semestinya.
Melalui pengaturan tersebut, Pemprov DKI Jakarta juga berupaya mendukung pelestarian budaya, memberi kepastian hukum bagi penyelenggara acara, serta memperkuat tata kelola pajak daerah yang transparan. Penyelenggara kegiatan diimbau memahami aturan sejak tahap perencanaan agar dapat memastikan status kegiatan mereka, apakah termasuk objek PBJT atau memperoleh pengecualian.
Bapenda DKI Jakarta menyatakan edukasi perpajakan akan terus dilakukan agar masyarakat semakin memahami hak dan kewajibannya. Pemahaman yang baik dinilai penting untuk menjaga kepatuhan, sekaligus memastikan kebijakan pajak daerah diterapkan secara proporsional dan berkeadilan.
