Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menghadapi tantangan besar dalam menyelaraskan pertumbuhan infrastruktur medis dengan mutu pelayanan riil di lapangan. Dengan populasi yang kini menembus angka 2,3 juta jiwa, dinamika kebutuhan layanan kesehatan di wilayah urban ini terus meningkat secara signifikan seiring dengan pergeseran struktur usia penduduk dan tren penyakit.

Meskipun Jakarta Selatan berhasil meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 berkat cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mencapai 101,27 persen, pemenuhan hak administratif ini dinilai belum menjamin kemudahan akses bagi warga. Hal tersebut menjadi sorotan karena indikator administratif sering kali mengaburkan realitas hambatan yang masih dihadapi pasien di lapangan.

Ketua Kolektif Pimpinan Wilayah (KPW) Rekan Indonesia DKI Jakarta, Martha Tiana Hermawan, menegaskan bahwa kesuksesan sektor kesehatan tidak boleh diukur hanya dari kemegahan fisik rumah sakit atau tingginya angka kepesertaan BPJS. Menurutnya, esensi keberhasilan terletak pada seberapa cepat, ramah, dan pastinya pelayanan medis yang diterima masyarakat saat mereka membutuhkan pertolongan.

Selain persoalan birokrasi rujukan dan waktu tunggu pasien, Jakarta Selatan juga dibayangi oleh beban ganda penyakit menular dan tidak menular. Data dari program Cek Kesehatan Gratis (CKG) menunjukkan potret mengkhawatirkan masyarakat perkotaan, di mana mayoritas warga kurang melakukan aktivitas fisik dan mengalami gangguan metabolisme lemak, yang memicu penyakit kronis seperti jantung dan stroke.

Guna mengatasi persoalan ini, penguatan layanan kesehatan primer di tingkat kelurahan menjadi krusial. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) perlu dioptimalkan sebagai garda terdepan dalam upaya preventif, edukasi pola hidup sehat, dan deteksi dini penyakit demi menekan laju rujukan serta mengurangi beban kapasitas rumah sakit umum daerah.

Untuk mewujudkan tata kelola kesehatan perkotaan yang ideal, kolaborasi multisektoral antara pemerintah, BPJS Kesehatan, akademisi, pihak swasta, hingga relawan komunitas sangat diperlukan. Keberanian untuk mengevaluasi kekurangan dan memperbaiki aspek non-fisik pelayanan akan menjadi penentu keberhasilan Jakarta Selatan menjadi barometer kesehatan nasional.