Dugaan adanya praktik rasuah dalam sektor pengadaan batu bara belakangan ini memicu perdebatan publik terkait keterkaitannya dengan insiden pemadaman listrik atau blackout. Namun, sejumlah pengamat energi menegaskan agar masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum proses hukum yang sedang berjalan memberikan kejelasan fakta.
Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Watch, Ferdy Hasiman, menyatakan bahwa keandalan pasokan listrik nasional adalah persoalan multidimensi. Menurutnya, menyederhanakan penyebab blackout hanya karena dugaan korupsi adalah tindakan yang kurang tepat karena banyak faktor teknis dan manajerial lain yang memengaruhi stabilitas sistem ketenagalistrikan.
Sorotan utama justru tertuju pada tata kelola pasokan batu bara untuk PT PLN (Persero). Ferdy menyoroti tantangan klasik di mana produsen cenderung lebih memprioritaskan pasar ekspor saat harga global melonjak tinggi, yang secara langsung berdampak pada pemenuhan kebutuhan domestik bagi pembangkit listrik milik negara.
Untuk memitigasi risiko di masa depan, transparansi data menjadi kunci. Ferdy mendesak pemerintah untuk membuka akses informasi mengenai detail pemasok, volume, dan alur distribusi batu bara kepada publik. Langkah ini dinilai krusial agar masyarakat dapat memahami akar permasalahan yang sebenarnya terjadi dalam rantai pasok energi nasional.
Lebih lanjut, ia mendorong kolaborasi antara PLN, Kementerian ESDM, dan Direktorat Jenderal Minerba untuk memperketat sistem pengawasan dan memperbaiki tata kelola energi. Upaya reformasi birokrasi dan distribusi ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menjamin pasokan listrik yang stabil bagi masyarakat luas.
Di akhir keterangannya, Ferdy kembali mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam menyikapi setiap temuan hukum. Segala tuduhan yang beredar harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan persidangan yang transparan, bukan didasarkan pada spekulasi publik semata.
