Masa konsolidasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diprediksi akan menghadapi ujian berat pada periode Juni hingga Juli 2026. Kombinasi tekanan ekonomi domestik dan global dinilai berpotensi memicu ketegangan politik di tingkat nasional jika tidak diantisipasi dengan kebijakan taktis yang tepat.
Peneliti Charta Politika Indonesia, Ardha Ranadireksa, mengungkapkan bahwa indikator pelemahan ekonomi nasional mulai terlihat jelas dari fluktuasi nilai tukar rupiah yang tertekan serta penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Kondisi ini diperparah oleh penurunan prospek (outlook) investasi Indonesia oleh beberapa lembaga pemeringkat internasional pada awal tahun.
Memasuki pertengahan tahun, terdapat beberapa faktor krusial yang wajib diwaspadai pemerintah. Selain potensi rilis laporan terbaru dari lembaga pemeringkat global yang dapat memengaruhi sentimen pasar secara negatif, daya tahan fiskal negara juga akan diuji secara riil. Meskipun pertumbuhan ekonomi tercatat positif di angka 5,61 persen, sejumlah analis menilai capaian tersebut lebih banyak ditopang oleh belanja pemerintah ketimbang denyut nadi sektor riil masyarakat.
Faktor eksternal seperti ketegangan geopolitik di Selat Hormuz yang mendongkrak harga minyak dunia di atas asumsi APBN turut mempersempit ruang fiskal pemerintah. Tantangan ini kian kompleks dengan ancaman kekeringan akibat fenomena alam El Nino yang diperkirakan terjadi pada pertengahan tahun, yang berpotensi menekan produktivitas pangan nasional.
