Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan serangkaian konsultasi intensif dengan sejumlah tokoh nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Kali ini, agenda tersebut melibatkan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, yang hadir didampingi putranya, Solihin Kalla. Pertemuan strategis ini berlangsung di tengah tantangan ekonomi yang cukup menantang, yakni pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan kelesuan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Dalam pertemuan tertutup yang juga dihadiri oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tersebut, fokus utama diskusi mengarah pada penguatan infrastruktur energi. Jusuf Kalla menegaskan bahwa kemandirian energi merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Ia menyatakan kesiapan untuk menggenjot penambahan kapasitas energi nasional sebesar 2.000 megawatt melalui proyek PLTA dan PLTG dengan estimasi investasi mencapai Rp60 triliun hingga Rp70 triliun.
Selain membahas sektor ekonomi, perbincangan tersebut juga menyentuh isu-isu geopolitik dan perdamaian global. Jusuf Kalla menyebutkan bahwa mereka bertukar pandangan mengenai dinamika stabilitas di Thailand Selatan, Afghanistan, dan Pakistan. Keterlibatan Kalla dalam dialog ini melengkapi rangkaian diskusi yang sebelumnya dilakukan Presiden Prabowo dengan berbagai pakar ekonomi, termasuk Luhut Binsar Pandjaitan, Chatib Basri, serta sejumlah mantan pejabat senior bank sentral dan kementerian terkait.
Menanggapi rentetan pertemuan ini, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, menilai langkah Prabowo sebagai upaya krusial dalam memitigasi risiko politik. Menurut Arya, setiap kebijakan ekonomi pemerintah yang kini kerap dipandang berbeda oleh publik—di tengah narasi penguatan fundamental ekonomi—memiliki dampak politik yang nyata. Oleh sebab itu, masukan dari tokoh senior diperlukan agar Presiden dapat menyeimbangkan kebijakan praktis sekaligus meminimalisir disrupsi sosial yang berpotensi memengaruhi preferensi politik masyarakat di masa depan.
