Fenomena minimnya pendaftar di sejumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN) pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2026/2027 mendapat sorotan tajam dari DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap peta pelayanan pendidikan dasar di tingkat nasional guna merespons persoalan tersebut secara tepat.
Menurut Puan, kekosongan bangku di sekolah negeri yang tersebar di berbagai wilayah tidak boleh diabaikan. Ia menegaskan situasi ini harus menjadi peringatan bagi kementerian terkait agar tidak sekadar mengambil langkah instan seperti penutupan atau penggabungan (merger) sekolah tanpa kajian mendalam, mengingat pemenuhan pendidikan dasar yang layak merupakan tanggung jawab konstitusional negara.
Puan mengidentifikasi beberapa faktor pemicu penyusutan jumlah siswa, di antaranya penurunan angka kelahiran anak usia sekolah, perpindahan penduduk, serta ketidaksesuaian lokasi sekolah dengan perkembangan kawasan permukiman baru. Selain itu, menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas dan mutu pengajaran di sekolah negeri turut menjadi tantangan tersendiri yang harus dibenahi.
Sebagai solusi strategis, DPR menyarankan agar pemerintah memetakan kembali kebutuhan fasilitas pendidikan berbasis desa dan kecamatan. Pemetaan ini idealnya mengintegrasikan proyeksi pertumbuhan penduduk sepuluh tahun ke depan, kondisi geografis, kapasitas tampung sekolah, hingga jarak tempuh demi menjamin aksesibilitas yang adil bagi seluruh anak bangsa.
Kasus kekurangan siswa ini salah satunya terjadi di Kota Malang, Jawa Timur, di mana sekitar 15 persen atau 28 dari total 195 SDN di wilayah tersebut kekurangan murid pada tahun ajaran baru ini. Pihak Dinas Pendidikan setempat melaporkan bahwa mayoritas sekolah yang sepi peminat berada di kawasan perbatasan kabupaten dan kota.
