Universitas Nasional (UNAS) menggelar Sidang Senat Terbuka Promosi Doktor pada Kamis (26/2/2026), di mana Selamat Ginting resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Politik setelah disertasinya dinyatakan lulus dengan yudisium sangat memuaskan. Sidang tersebut dipimpin oleh Prof. Dr. Erna Ermawati Chotim, M.Si., di Gedung Menara UNAS, Jakarta.
Disertasi yang dipertahankan Selamat Ginting berjudul "Hubungan Sipil-Militer dalam Konsolidasi Demokrasi Terkait Penempatan Prajurit Aktif TNI di Jabatan Pemerintahan Sipil Era Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto". Penelitian ini memakan waktu lebih dari tiga tahun dengan pendekatan kualitatif studi kasus, mengkaji dinamika dan dampak ekspansi penempatan militer aktif dalam struktur pemerintahan sipil.
Dalam presentasinya, Selamat Ginting menjelaskan bahwa penelitiannya tidak sekadar membahas legalitas prajurit TNI menduduki jabatan sipil, tetapi menganalisis dampaknya terhadap kualitas demokrasi dan potensi lahirnya pemerintahan hibrida. Ia menegaskan bahwa realitas politik bersifat intersubjektif dan harus dipahami melalui eksplorasi mendalam terhadap proses serta aktor yang terlibat.
Sidang terbuka turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, purnawirawan TNI lainnya, akademisi Rocky Gerung, politisi, dan aktivis. Kehadiran mereka mencerminkan besarnya perhatian terhadap isu strategis relasi sipil-militer dalam konteks demokrasi Indonesia saat ini.
Tim penguji yang terdiri atas Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti (penguji eksternal), Dr. M. Alfan Alfian, Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, dan Dr. Safrizal Rambe (penguji internal) menguji secara mendalam argumentasi disertasi dalam sesi tanya jawab yang berlangsung dinamis lebih dari satu jam.
Beberapa isu kritis yang mengemuka dalam diskusi akademik tersebut adalah dampak perpanjangan usia pensiun prajurit terhadap penumpukan perwira non-job, konsistensi teori kontrol sipil objektif Samuel Huntington dalam praktik politik, serta potensi penguatan oligarki dalam sektor keamanan. Ko-Promotor Dr. TB. Massa Djafar bahkan mempertanyakan apakah kegagalan menata relasi sipil-militer berkontribusi pada memburuknya indeks demokrasi Indonesia.
Dalam rekomendasinya, Selamat Ginting mendorong evaluasi berkala terhadap efektivitas penempatan militer aktif di jabatan sipil, penguatan kapasitas birokrasi sipil, transparansi anggaran, serta reformasi manajemen karier internal TNI. Ia menekankan bahwa solusi jangka panjang bukan memperluas ruang militer, tetapi memperkuat institusi sipil.
Prof. Dr. Maswadi Rauf selaku Promotor mengungkapkan bahwa proses studi doktoral Ginting diselesaikan dalam 11 semester atau sekitar lima setengah tahun dengan disertasi yang mencapai lebih dari 400 halaman. Ia menegaskan bahwa gelar doktor yang diraih memberikan hak dan kehormatan akademik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selamat Ginting, dalam sambutannya, menceritakan perjalanan akademiknya sebagai anak seorang tentara yang tumbuh menjadi aktivis pers mahasiswa kritis. Ia menegaskan sikap kritisnya terhadap militer lahir bukan dari kebencian, melainkan dari rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Keputusannya memperpanjang periode riset hingga era Prabowo Subianto membuatnya harus merelakan predikat cumlaude demi substansi dan kedalaman analisis.
Ketua Sidang Prof. Erna menyampaikan bahwa kelulusan ini menjadi yang ke-41 dari Program Doktor Ilmu Politik UNAS yang sejak 2012 telah menghasilkan doktor-doktor berkualitas. Ia menegaskan komitmen program dalam menghasilkan lulusan bermutu dan berintegritas, serta mengapresiasi capaian program doktor yang pada 2024 resmi meraih akreditasi unggul.
Sidang kemudian ditutup dengan penyerahan simbolis buku karya Doktor Selamat Ginting berjudul "Slamet Ginting ABRI Bukan Cepak Doang" sebagai kejutan dari sang istri, serta sesi foto bersama yang menandai berakhirnya rangkaian acara promosi doktor yang khidmat dan penuh kebanggaan tersebut.
