JAKARTA – Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menilai aktivitas safari politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo berpotensi memunculkan dampak lanjutan terhadap stabilitas politik dan ekonomi nasional.
Menurut Didik, rangkaian kunjungan politik Jokowi yang telah dimulai dari Lampung dan disebut akan berlanjut ke berbagai daerah berlangsung pada saat pasar keuangan Indonesia sedang menghadapi tekanan, termasuk pelemahan nilai tukar rupiah dan dinamika di pasar modal.
Ia berpandangan, safari tersebut tidak dapat dilihat semata sebagai agenda politik biasa. Dalam penilaiannya, langkah itu dapat memengaruhi peta politik menuju Pemilu 2029, terlebih Jokowi dinilai masih memiliki jejaring dan pengaruh yang kuat dalam konfigurasi kekuasaan saat ini.
Didik juga menyoroti perubahan sikap Jokowi setelah tidak lagi menjabat presiden. Ia mengingatkan bahwa Jokowi pernah menyampaikan akan kembali ke Solo sebagai warga biasa setelah masa jabatannya berakhir, namun perkembangan politik belakangan dinilainya menunjukkan arah berbeda.
“Jokowi pernah berjanji pulang ke Solo menjadi rakyat biasa dan berkumpul dengan cucu, tetapi janji etis itu tidak pernah terjadi,” ujar Didik, sebagaimana dikutip dari keterangan yang diterima.
Lebih jauh, Didik menilai safari politik tersebut berpotensi menjadi manuver politik yang berdiri sendiri dan dapat meningkatkan kompetisi di antara elite. Ia juga mengaitkan intensitas aktivitas politik itu dengan kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke sejumlah daerah.
Dalam pandangannya, meningkatnya aktivitas politik para elite dikhawatirkan menggeser fokus pemerintah dari agenda-agenda yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, terutama dalam menjaga daya tahan ekonomi dan memperkuat kesejahteraan publik.
Didik memperingatkan bahwa dinamika politik yang berlangsung terlalu dini dapat menyita energi pemerintahan. Ia menilai pengaruh politik Jokowi masih cukup besar, termasuk melalui relasi politik dan posisi Gibran sebagai wakil presiden.
“Gerakan politik yang terlalu dini ini akan menjadi hama yang mengganggu dan bisa menggerogoti pemerintahan,” kata Didik.
Ia juga memperkirakan hubungan politik antara Presiden Prabowo Subianto dan Jokowi berpotensi mengalami perubahan atau pelemahan apabila intensitas manuver politik terus meningkat. Kondisi tersebut, menurut dia, dapat memengaruhi konsentrasi pemerintah dalam menjalankan program ekonomi.
Dari sudut pandang ekonomi politik, Didik menjelaskan bahwa relasi antara presiden yang sedang menjabat dan mantan presiden yang masih memiliki pengaruh merupakan faktor penting dalam membaca arah politik nasional. Situasi itu, lanjutnya, dapat membentuk persepsi pelaku usaha, investor, dan pasar terhadap stabilitas kebijakan.
Ia menilai ketidakpastian politik dapat berdampak pada ekspektasi dunia usaha. Para pemilik modal, pelaku bisnis, dan pihak yang berkepentingan terhadap Indonesia disebut akan mencermati dinamika tersebut sebagai bagian dari risiko politik yang dapat memengaruhi birokrasi, institusi, kebijakan, serta iklim investasi.
Meski demikian, Didik mengakui sejumlah indikator fundamental ekonomi Indonesia masih relatif terjaga. Ia menyebut inflasi, neraca perdagangan, cadangan devisa, dan pertumbuhan ekonomi masih berada dalam kondisi yang cukup positif.
Namun, ia menegaskan tekanan terhadap perekonomian nasional saat ini tidak hanya berasal dari faktor ekonomi murni. Menurut Didik, dinamika politik yang meningkat dapat menjadi faktor non-ekonomi yang ikut membebani persepsi pasar dan arah kebijakan pemerintah.
“Safari politik itu tidak berhubungan dengan kesejahteraan dan kepentingan rakyat, bahkan menjadi faktor negatif dalam ekonomi nasional,” ujar Didik.
