Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, memberikan klarifikasi resmi menyusul kegaduhan publik terkait pernyataannya tentang kemungkinan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang lebih cepat dari jadwal resmi pada 2029. Budi menegaskan bahwa pernyataannya tersebut tidak dimaksudkan untuk menggalang opini atau mendorong pergantian kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto di tengah jalan.
Menurut Budi Arie, pernyataan tersebut merupakan sebuah analisis dan peringatan dini (early warning) agar semua pihak lebih peka dalam membaca serta mengelola dinamika sosial dan politik yang sedang berkembang di tengah masyarakat. Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional agar tetap berada dalam koridor hukum dan konstitusi yang berlaku.
"Saya tidak sedang mencoba mengajak atau mendorong hal tersebut. Poin saya adalah jika dinamika di tengah masyarakat ini terus berkembang, maka hal itu harus dikelola dan ditata dengan sangat baik," ujar Budi Arie dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Jumat (28/8/2026).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pandangannya tersebut didasarkan pada pengamatannya terhadap berbagai gerakan mahasiswa, keresahan ekonomi, serta aspirasi publik yang belakangan ini mengemuka. Budi Arie membandingkan situasi saat ini dengan krisis politik dan ekonomi yang dialami Indonesia pada periode transisi tahun 1997 hingga 1999 silam.
Sebelumnya, Budi Arie sempat memicu kontroversi setelah mengaku telah menyampaikan insting politiknya mengenai percepatan Pemilu 2029 langsung kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Ia mengingatkan bahwa antisipasi dan kesiapan seluruh elemen bangsa sangat diperlukan untuk menghadapi segala kemungkinan skenario politik di masa depan.
