Ketua DPR RI, Puan Maharani, memberikan tanggapan terkait rangkaian safari politik yang belakangan dilakukan oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Dalam keterangannya, Puan menegaskan bahwa setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak konstitusional untuk melakukan kunjungan ke berbagai daerah.
Meski demikian, Ketua DPP PDI Perjuangan ini memberikan catatan khusus agar kegiatan tersebut tidak menimbulkan gejolak di ruang publik. Mengingat kondisi dunia yang masih dibayangi oleh berbagai tantangan ekonomi dan ketidakpastian global, ia berharap agar seluruh elemen bangsa dapat memprioritaskan stabilitas nasional di atas kepentingan politik praktis.
"Safari politik adalah hak bagi setiap warga negara. Namun, di tengah situasi global yang sedang tidak menentu, alangkah baiknya jika kita semua bisa bersama-sama menjaga agar situasi tetap sejuk dan kondusif," ujar Puan saat memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Pernyataan ini mencuat di tengah spekulasi publik terkait aktivitas Jokowi yang kerap terlihat bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam kunjungannya. Puan secara tegas mengajak semua pihak untuk menahan diri dari tindakan yang berpotensi memperkeruh dinamika politik, sehingga pemerintah saat ini dapat tetap fokus menjalankan agenda pembangunan dan menghadapi tantangan ekonomi yang ada.
