Pemerintah Indonesia tengah menjajaki peluang untuk mengadopsi model pembangunan perumahan dari China dan India guna mempercepat realisasi program tiga juta rumah. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya mencari solusi penyediaan hunian layak bagi masyarakat, namun pemerintah menegaskan bahwa kerja sama tersebut harus disertai dengan transfer teknologi demi memperkuat industri konstruksi dalam negeri.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menekankan bahwa Indonesia tidak boleh hanya dijadikan target pasar oleh negara mitra. Saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Maruarar menjelaskan bahwa penjajakan komprehensif terus dilakukan, termasuk setelah pertemuannya dengan Menteri Perumahan China untuk membahas potensi kolaborasi alih teknologi.
Selain China, India juga menjadi rujukan karena dinilai sukses membangun hunian rakyat dalam skala masif secara efisien. Gagasan mengadopsi model dari India ini sebelumnya juga telah disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam acara penyaluran KPR subsidi di Batang, Jawa Tengah, sebagai bagian dari akselerasi target penyediaan rumah murah tahunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah memprioritaskan penerapan teknologi konstruksi yang tidak hanya cepat dan aman, tetapi juga ramah di kantong. Maruarar menambahkan, rantai pasok proyek ini akan didorong untuk melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal guna memastikan dampak ekonomi positif dari proyek raksasa ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Menanggapi rencana tersebut, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, memberikan catatan kritis. Menurutnya, meskipun studi banding ini positif, Indonesia tidak bisa meniru mentah-mentah sistem di India karena adanya perbedaan struktural, mulai dari regulasi yang lebih tersentralisasi di India hingga perbedaan signifikan pada biaya lahan dan tenaga kerja. Pemerintah pun diimbau untuk cermat menyesuaikan model tersebut dengan dinamika pasar domestik.
