Dalam puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang diselenggarakan di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (12/7/2026), Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan koperasi sebagai fondasi utama ekonomi kerakyatan. Meski dalam kondisi kesehatan yang kurang prima, Prabowo menekankan bahwa koperasi adalah instrumen krusial bagi rakyat kecil untuk mencapai kekuatan kolektif, layaknya filosofi sapu lidi.
Program unggulan yang diusung adalah Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Prabowo menargetkan pembentukan 81.000 unit koperasi di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Inisiatif ini dirancang untuk mengatasi persoalan jeratan utang rentenir yang selama ini menghambat produktivitas petani dan nelayan, sekaligus menjadi saluran distribusi barang bersubsidi agar tepat sasaran.
Prabowo turut menyoroti tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang selama ini dinilai rentan terhadap praktik korupsi. Ia memberikan peringatan keras kepada para koruptor untuk segera menghentikan tindak pidana tersebut dan mengembalikan kekayaan negara kepada rakyat. Selain itu, pemerintah berencana meningkatkan kesejahteraan aparat negara, termasuk guru, tenaga kesehatan, hingga personel TNI dan Polri, demi menekan potensi penyalahgunaan wewenang akibat kesulitan ekonomi.
Dalam pidatonya, Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk meninggalkan budaya politik yang destruktif dan provokatif. Ia mengkritik keras tindakan pengerahan massa untuk melakukan aksi anarkis setelah kalah dalam pemilihan umum, serta menekankan bahwa persatuan jauh lebih penting daripada perbedaan pilihan politik. Ia pun mengajak mereka yang tidak sepakat dengan arah pembangunan saat ini untuk menyampaikan kritik yang konstruktif ketimbang sekadar menebar kebencian.
Menutup paparannya, Prabowo menekankan sifat bangsa Indonesia yang dikenal hangat dan terbuka kepada tamu. Namun, ia mengingatkan agar nilai tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak asing yang datang ke Tanah Air dengan iktikad buruk. Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen kuat untuk melindungi kedaulatan ekonomi nasional dan memastikan kesejahteraan dirasakan oleh seluruh rakyat tanpa terkecuali.
