Pemerintah Kabupaten Banyuwangi resmi memperkuat barisan pelayanan publiknya setelah Bupati Ipuk Fiestiandani menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepada 79 aparatur sipil negara baru. Penyerahan dokumen penting ini berlangsung khidmat di Ruang Rempeg Jogopati, Banyuwangi.
Dari puluhan PNS yang baru dilantik tersebut, sektor kesehatan mendapatkan tambahan amunisi yang signifikan dengan masuknya 17 tenaga kesehatan baru. Formasi ini mencakup tiga dokter spesialis, tujuh dokter umum, tujuh apoteker, dan dua tenaga fungsional kesehatan. Langkah ini diharapkan mampu mendongkrak kualitas layanan medis hingga ke tingkat puskesmas.
Dalam sambutannya, Bupati Ipuk menegaskan bahwa peningkatan mutu layanan kesehatan merupakan program prioritas pemerintah daerah. Kehadiran para dokter spesialis baru ini diproyeksikan untuk mendukung program Puskesmas Asuhan Spesialistik (PAS), sebuah inisiatif yang bertujuan meningkatkan kompetensi medis di fasilitas kesehatan tingkat pertama secara berkala.
Lebih lanjut, Ipuk mengingatkan para abdi negara yang baru dilantik agar tidak sekadar mencari zona nyaman finansial. Menurutnya, status sebagai PNS membawa tanggung jawab moral yang besar untuk senantiasa hadir menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat serta memberikan pelayanan yang prima, cepat, dan responsif.
Di tengah era digitalisasi yang dinamis, Bupati juga mendorong para PNS untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kapasitas diri. Penggunaan teknologi informasi harus dioptimalkan untuk mempermudah alur kerja birokrasi, namun tetap diimbangi dengan inovasi dan kreativitas kerja tanpa harus bergantung sepenuhnya pada sistem digital.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Banyuwangi, Ilzam Nuzuli, merinci bahwa 79 penerima SK tersebut terdiri dari tenaga medis, 6 orang auditor, dan 54 tenaga fungsional teknis lainnya. Seluruh PNS baru ini merupakan hasil seleksi CPNS formasi tahun 2024 yang telah dinyatakan lulus Pelatihan Dasar (Latsar) yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
