Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menegaskan komitmen pemerintah untuk mengusut tuntas isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang menerpa Tokopedia dan TikTok. Langkah ini diambil sebagai upaya pemerintah dalam mendapatkan gambaran objektif mengenai dinamika di dalam perusahaan platform digital tersebut.
Said mengungkapkan, pihaknya berencana melakukan pertemuan langsung dengan pihak manajemen perusahaan serta perwakilan pekerja. Menurutnya, pemerintah tidak dapat bertindak hanya berdasarkan informasi sepihak. Sinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan juga akan diperkuat untuk memastikan proses pendalaman fakta di lapangan berjalan transparan dan menyeluruh.
"Kami harus melihat persoalan ini secara komprehensif, mengingat industri ekonomi digital memiliki karakteristik unik dibandingkan sektor manufaktur. Jika ditemukan pelanggaran aturan ketenagakerjaan, negara wajib hadir untuk melindungi hak pekerja serta menjaga iklim usaha tetap sehat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto," ujar Said dalam keterangannya.
Di sisi lain, Said juga mengakui pentingnya meninjau kondisi bisnis perusahaan. Jika PHK dipicu oleh perubahan model bisnis atau tekanan ekonomi, pemerintah akan mendorong dialog konstruktif guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Pendekatan dialogis serupa sebelumnya diklaim sukses mencegah PHK ribuan pekerja di berbagai kasus hubungan industrial lainnya.
Kabar mengenai efisiensi besar-besaran ini mencuat menyusul laporan mengenai penyelarasan divisi riset dan pengembangan (R&D) oleh TikTok. Pihak TikTok menyatakan bahwa langkah strategis ini dilakukan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang bisnis. Namun, beredar rumor di kalangan pekerja bahwa sebagian besar operasional Tokopedia akan dialihkan, yang memicu kekhawatiran luas terkait stabilitas pekerjaan di platform e-commerce tersebut.
