Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggarap secara serius tahapan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Fokus utama yang sedang dimatangkan adalah penyusunan model bisnis serta studi kelayakan (feasibility study) agar koperasi ini dapat beroperasi secara berkelanjutan dan memberikan dampak ekonomi nyata bagi warga desa.
Hal tersebut disampaikan Ferry saat membuka Sarasehan Nasional MPDI yang digelar di Pondok Pesantren Daarul Ukhuwwah, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Sabtu (27/6/2026). Menurutnya, penyusunan model bisnis menjadi langkah krusial untuk memastikan koperasi tidak hanya mampu menghasilkan keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang merata bagi masyarakat pedesaan. Pemerintah pun melakukan perhitungan potensi usaha secara detail sebelum operasional dilaksanakan sepenuhnya.
Dalam skema yang dirancang, KDKMP akan difungsikan sebagai pusat distribusi berbagai komoditas bersubsidi, mulai dari elpiji 3 kilogram, pupuk bersubsidi, beras, hingga minyak goreng. Langkah ini bertujuan menjamin ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok dengan harga yang tetap terjangkau di tingkat masyarakat. Ferry menegaskan bahwa distribusi pupuk bersubsidi nantinya akan langsung disalurkan oleh PT Pupuk Indonesia ke KDKMP tanpa melalui rantai distribusi yang panjang.
Selain peran sebagai penyalur barang subsidi, koperasi desa ini juga diproyeksikan menjadi offtaker atau penyerap hasil produksi masyarakat. Produk pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, hingga kerajinan lokal akan dibeli oleh koperasi dengan harga yang kompetitif, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para produsen di tingkat desa.
Dari sisi pembangunan infrastruktur, Ferry menyebutkan bahwa sekitar 13.000 gerai Kopdes Merah Putih telah selesai dibangun secara tuntas. Sementara itu, pembangunan sekitar 20.000 gerai tambahan masih dalam tahap pengerjaan. Proses pembangunan fisik gerai tersebut ditangani oleh PT Agrinas Pangan Nusantara yang berkolaborasi dengan TNI guna mempercepat realisasi di lapangan.
Meskipun program KDKMP merupakan inisiatif pemerintah pusat, Ferry menekankan bahwa pembentukannya tetap menganut pendekatan partisipatif dari bawah (bottom up). Setiap pendirian koperasi desa melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat setempat melalui mekanisme musyawarah khusus di tingkat desa maupun kelurahan. "Jadi tetap bottom up, ada peristiwa yang melibatkan masyarakat," tegasnya.
