Departemen Pajak Vietnam kini tengah menggencarkan kampanye pembersihan data berskala nasional yang mencakup lebih dari 617.000 entitas bisnis. Langkah strategis ini diambil sebagai respons atas banyaknya pelaku usaha yang telah berhenti beroperasi namun belum menuntaskan kewajiban administrasi terkait penutupan nomor identifikasi pajak mereka.
Direktorat Jenderal Pajak telah menginstruksikan seluruh jajaran di tingkat provinsi dan kota untuk memperketat pengawasan. Operasi ini menargetkan dua kelompok utama: sekitar 291.962 bisnis yang telah vakum namun belum melakukan prosedur pembubaran formal, serta 325.500 unit usaha yang tidak lagi beroperasi di alamat yang terdaftar dalam database pemerintah.
Tenggat waktu yang ketat telah ditetapkan bagi para pelaku usaha untuk segera menyelesaikan kewajiban deklarasi dan pembayaran pajak. Bagi entitas yang tidak lagi ditemukan di alamat terdaftar selama lebih dari satu tahun, otoritas pajak bekerja sama dengan lembaga pendaftaran usaha akan menempuh jalur hukum, termasuk pencabutan Sertifikat Pendaftaran Usaha sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Sebagai bagian dari transparansi publik, daftar perusahaan yang tidak patuh ini akan diumumkan melalui laman resmi otoritas pajak di berbagai tingkatan serta ditempelkan pada kantor-kantor pelayanan pajak setempat. Langkah ini diidentifikasi sebagai agenda prioritas pemerintah untuk memastikan akurasi pertukaran informasi pajak sekaligus membenahi ekosistem administrasi bisnis nasional.
Seluruh proses verifikasi dan penertiban ini ditargetkan rampung sepenuhnya paling lambat pertengahan Juli 2026. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengerahkan sumber daya maksimal, termasuk dukungan dari kepolisian dan aparat setempat, guna memastikan komitmen kepatuhan fiskal berjalan secara efektif di seluruh wilayah Vietnam.
