Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Vietnam mengambil langkah tegas untuk mempercepat reformasi kelembagaan dan penyusunan regulasi hukum pada tahun 2026. Dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Lam Thi Phuong Thanh di Hanoi, kementerian ini mengevaluasi kemajuan penyusunan puluhan draf hukum guna mendukung pembangunan sektor strategis tersebut.
Hingga pertengahan Juli 2026, kementerian tercatat telah menginisiasi penyusunan 68 dokumen hukum. Jumlah tersebut mencakup dua rancangan undang-undang, puluhan keputusan pemerintah, serta puluhan surat edaran menteri. Meskipun sebagian besar regulasi telah berhasil diterbitkan, kementerian mengakui masih ada beberapa agenda legislasi yang mengalami keterlambatan dari target waktu yang ditentukan.
Menteri Lam Thi Phuong Thanh menegaskan bahwa penyempurnaan regulasi dan kebijakan hukum merupakan pilar utama pembangunan sektor kebudayaan, olahraga, dan pariwisata. Keterlambatan dalam menerbitkan panduan hukum dinilai dapat menimbulkan kekosongan regulasi yang menghambat efektivitas kebijakan di lapangan. Oleh karena itu, evaluasi kinerja pejabat kementerian kini akan dikaitkan langsung dengan ketepatan waktu penyelesaian tugas legislasi ini.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, kementerian menerapkan empat kelompok solusi strategis. Langkah-langkah ini meliputi peninjauan berkala terhadap tugas-tugas yang tertunda, pemutakhiran regulasi sesuai kebutuhan praktis, pembaruan metode penyusunan undang-undang dengan melibatkan pimpinan sejak awal, serta reformasi birokrasi melalui desentralisasi wewenang untuk mengurangi hambatan administratif.
Selain itu, fokus utama regulasi baru ini diarahkan pada akselerasi pertumbuhan industri budaya dan pariwisata. Beberapa rancangan undang-undang krusial yang tengah disiapkan meliputi regulasi mengenai hak cipta, pengembangan industri kreatif, serta aturan terkait seni pertunjukan dan sastra. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan landasan hukum yang kokoh bagi ekosistem kreatif Vietnam di masa depan.
