Dinas Pajak Kota Can Tho saat ini tengah mengintensifkan program peninjauan dan standardisasi data nomor identifikasi pajak. Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya jumlah entitas bisnis dan usaha rumah tangga yang tidak lagi beroperasi namun belum menuntaskan kewajiban administratif, sehingga memicu penumpukan berkas yang berkepanjangan.
Permasalahan ini tidak hanya menciptakan kendala dalam kepatuhan pajak, tetapi juga membuka celah bagi praktik ilegal seperti jual-beli faktur elektronik. Otoritas pajak bahkan menemukan adanya modus pencurian identitas di mana data pribadi warga disalahgunakan untuk mendaftarkan bisnis fiktif tanpa sepengetahuan pemilik asli. Kondisi tersebut menuntut adanya perbaikan sistem data yang akurat demi melindungi hak wajib pajak serta menciptakan iklim bisnis yang transparan.
Hingga akhir Maret 2026, tercatat sebanyak 27.435 berkas di Kota Can Tho memerlukan penanganan khusus, yang terdiri dari bisnis yang telah bubar maupun entitas yang tidak lagi ditemukan di alamat terdaftar. Otoritas setempat telah berhasil memproses lebih dari 8.300 wajib pajak dan terus mengupayakan akselerasi melalui optimalisasi transformasi digital serta penguatan koordinasi antar instansi terkait.
Pemerintah setempat mengimbau seluruh pelaku usaha untuk bersikap proaktif dalam memeriksa status hukum bisnis mereka melalui otoritas pajak setempat. Pihak dinas menjamin akan memberikan pendampingan penuh bagi setiap pelaku usaha yang dengan sukarela melakukan pemutakhiran data guna memastikan kepatuhan administrasi berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
