Ambisi pemerintah untuk membentangkan jalur kereta api lintas Sumatra dan Kalimantan kini memasuki babak baru melalui penjajakan kelayakan bisnis demi menjaring minat investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Megaproyek ini diharapkan mampu mengurai ketimpangan ekonomi sekaligus memangkas biaya logistik yang selama ini didominasi di Pulau Jawa.
Dorongan akselerasi proyek Trans Sumatra Railway dan Trans Kalimantan Railway ini datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Merespons instruksi tersebut, PT Kereta Api Indonesia (KAI) telah merancang peta jalan untuk jalur Sumatra, sementara pemerintah pusat mulai aktif mendekati investor dari Rusia dan China untuk menggarap jalur Kalimantan.
Kendati memiliki visi yang besar, tantangan utama proyek ini terletak pada aspek keekonomian. Pemerintah sejauh ini belum merilis angka pasti terkait nilai investasi yang dibutuhkan. Kementerian Perhubungan menegaskan bahwa kalkulasi anggaran masih harus menunggu hasil kajian kelayakan (feasibility study) yang dilakukan oleh para calon investor.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa pemerintah sangat berhati-hati dalam memantau proyek ini dan ingin memastikan bahwa perhitungan bisnis dari para calon mitra benar-benar matang sebelum melangkah lebih jauh. Hal ini dinilai krusial agar jalur kereta api yang dibangun dapat berkelanjutan secara finansial.
Urgensi pembangunan rel kereta di luar Jawa ini tidak lepas dari dominasi ekonomi Pulau Jawa yang masih sangat kuat, yang menyumbang lebih dari 57 persen terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Keberadaan jaringan kereta api ini diproyeksikan dapat mengintegrasikan sektor industri, perkebunan, dan pertambangan di Sumatra dan Kalimantan langsung dengan pelabuhan utama.
