Parlemen Hungaria secara resmi menyetujui amendemen konstitusi yang berujung pada pencopotan Presiden Tamas Sulyok dari jabatannya. Langkah politik ini dipandang sebagai manuver strategis pemerintahan baru di bawah Perdana Menteri Peter Magyar untuk membersihkan sisa-sisa loyalis mantan PM Viktor Orban dari lingkaran kekuasaan negara.
Keputusan besar ini disahkan melalui pemungutan suara parlemen dengan keunggulan mutlak 139 suara mendukung berbanding hanya enam suara yang menolak. Kebijakan ini secara sepihak memotong masa jabatan Sulyok, sekaligus membuka jalan bagi transisi kepemimpinan nasional yang baru. Faksi oposisi dari Partai Fidesz dan Presiden Sulyok sendiri memilih melakukan aksi boikot dengan absen dari sidang tersebut.
Perubahan arah politik di Hungaria ini menyusul kemenangan telak Partai Tisza pimpinan PM Peter Magyar dalam pemilu April lalu. Kemenangan tersebut sekaligus meruntuhkan dominasi politik Partai Fidesz yang dipimpin Viktor Orban selama 16 tahun terakhir di berbagai lini institusi negara.
Sejak berkuasa, PM Magyar langsung meluncurkan reformasi radikal bertajuk "Operasi Api Pembersih". Selain mencopot presiden yang dinilai sebagai representasi rezim Orban, paket reformasi ini juga mencakup pembatasan masa jabatan anggota parlemen hingga maksimal 12 tahun, reformasi yudisial, serta pembentukan badan independen untuk menyelidiki penyalahgunaan keuangan pada masa pemerintahan sebelumnya.
Sulyok, yang sebelumnya menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi dan baru ditunjuk pada Februari 2024, kini diberi waktu lima hari untuk menandatangani berkas amendemen tersebut. Jika menolak, PM Magyar menegaskan parlemen tidak akan ragu untuk segera memproses pemakzulan secara hukum. Langkah pencopotan ini dinilai krusial untuk mencegah kebuntuan politik, mengingat presiden Hungaria memiliki wewenang hukum untuk memveto undang-undang atau merujuknya ke Mahkamah Konstitusi.
