Pemerintah Indonesia memperingatkan bahwa gejolak ekonomi global yang dipicu oleh tensi geopolitik dan fluktuasi pasar bukan lagi sekadar dinamika sementara, melainkan telah bergeser menjadi realitas baru (new normal). Kondisi yang sarat ketidakpastian ini menuntut kesiapan ekstra dari seluruh sektor domestik untuk memitigasi dampak rambatannya terhadap perekonomian nasional.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menegaskan hal tersebut dalam forum Risk and Governance Summit (RGS) 2026 di Jakarta. Mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry menjelaskan bahwa lanskap global saat ini semakin sulit diprediksi dan berisiko memberikan tekanan berlapis terhadap negara-negara berkembang.
Beberapa faktor utama yang membentuk era ketidakpastian baru ini meliputi eskalasi konflik di Timur Tengah serta terganggunya rantai pasok global. Ketegangan geopolitik tersebut secara langsung memicu lonjakan harga komoditas dunia. Imbasnya, bank-bank sentral global diproyeksikan bakal mempertahankan, atau bahkan menaikkan, suku bunga acuan dalam jangka waktu yang lebih lama dari estimasi awal.
Sebagai negara dengan karakteristik perekonomian terbuka kecil (small open economy), Indonesia sangat sensitif terhadap dinamika eksternal tersebut. Tekanan global yang berlarut-larut berpotensi memperketat likuiditas, menekan nilai tukar rupiah, meningkatkan beban pendanaan, hingga menghambat laju investasi nasional.
Guna mengantisipasi dampak buruk tersebut, pemerintah mendorong penguatan manajemen risiko dan tata kelola yang kokoh di tingkat korporasi maupun lembaga negara. Langkah preventif dan integratif ini dinilai menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas serta resiliensi ekonomi domestik menghadapi dinamika global jangka panjang.
