Komisi X DPR RI merefleksikan seluruh capaian kinerja legislasi dan pengawasan yang telah berjalan sepanjang periode Agustus 2025 hingga Agustus 2026. Di tengah evaluasi program kerja tersebut, komisi yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga ini juga resmi melakukan penyegaran kepemimpinan untuk Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027. Kepemimpinan kini beralih dari Hetifah Sjaifudian kepada Agung Widyantoro dari Fraksi Partai Golkar, didampingi empat wakil ketua dari lintas fraksi parpol.

Salah satu pencapaian legislasi paling krusial adalah penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Regulasi sapu jagat ini mengintegrasikan tiga undang-undang sekaligus, yakni UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, serta UU Pendidikan Tinggi. Pada Juli 2026, draf RUU setebal 385 halaman tersebut disepakati untuk dibawa ke Badan Legislasi (Baleg) setelah melalui proses uji publik yang panjang.

Poin penting yang termuat dalam draf RUU Sisdiknas mencakup perluasan program wajib belajar menjadi 13 tahun dengan mengintegrasikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta jaminan hak tunjangan profesi guru. Selain itu, parlemen juga mengawal revisi UU Hak Cipta guna menyelaraskan perlindungan hukum bagi pelaku industri kreatif dengan kemudahan akses pengetahuan bagi masyarakat luas.

Dalam fungsi pengawasan, para legislator Senayan aktif memantau langsung kondisi lapangan di berbagai provinsi seperti Jawa Tengah, Sumatra Utara, dan Kalimantan Timur. Fokus utama kunjungan spesifik ini menyasar ketimpangan sarana prasarana sekolah, penyaluran tunjangan tenaga pendidik, hingga validitas data pemulihan pascabencana yang kerap tidak sinkron dengan data pemerintah daerah.

Tidak hanya pendidikan, isu sensitif di sektor olahraga turut menjadi perhatian serius Komisi X. Menyusul kasus dugaan kekerasan fisik dan seksual yang menimpa sejumlah atlet panjat tebing Pelatnas awal tahun ini, Komisi X mendesak federasi terkait dan aparat hukum untuk mengusut tuntas perkara tersebut serta mengevaluasi total sistem pembinaan atlet agar aman dari segala bentuk perundungan.

Ke depan, dengan nakhoda baru, Komisi X DPR RI berkomitmen melanjutkan pengawasan ketat terhadap program strategis nasional, termasuk percepatan implementasi aturan pencegahan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi serta optimalisasi kontribusi nyata para alumni penerima beasiswa LPDP di daerah tertinggal.