Ambisi global menuju transisi energi hijau yang digadang-gadang ramah lingkungan menyimpan sisi kelam di kawasan industri pengolahan nikel Morowali, Sulawesi Tengah. Di balik pesatnya produksi bahan baku baterai kendaraan listrik dunia, masyarakat di Kecamatan Bahodopi kini harus bertaruh nyawa menghadapi penurunan kualitas udara dan kerusakan ekosistem yang kian mengkhawatirkan.

Riset kolaboratif antara Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK Indonesia) dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako mengungkap bahwa konsentrasi polutan udara seperti PM10, PM2.5, dan sulfur dioksida (SO2) di permukiman sekitar kawasan industri telah melampaui baku mutu nasional. Tingginya emisi SO2, yang mencapai 288,497 µg/m³ atau hampir dua kali lipat dari batas aman, dipicu oleh beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara mandiri penyuplai energi smelter. Kondisi ini berbanding lurus dengan data Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali yang mencatat ratusan ribu kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) sepanjang tahun 2024, di mana mayoritas penderita terkonsentrasi di kawasan industri Bahodopi.

Dampak buruk industri pengolahan ini juga menjangkau wilayah perairan dan sungai sekitar. Hasil pengujian WALHI Sulawesi Tengah bersama Friends of the Earth Japan mengindikasikan adanya paparan logam berat berbahaya, termasuk Kromium Heksavalen, pada aliran sungai. Di saat yang sama, pembuangan air panas dari PLTU captive memicu lonjakan suhu air laut hingga 31,4°C di Dusun Kurisa, yang merusak ekosistem bahari dan menggerus pendapatan nelayan tradisional. Studi dari CREA dan CELIOS memproyeksikan kerugian ekonomi sektor perikanan dan pertanian di kawasan hilirisasi nikel berpotensi mencapai triliunan rupiah dalam 15 tahun ke depan jika tak ada pembenahan tata kelola.

Kondisi ini mempertegas adanya paradoks pertumbuhan ekonomi di daerah penghasil tambang. Meski nilai investasi dan eksportasi terus meningkat, data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan peningkatan persentase penduduk miskin di Sulawesi Tengah dari 12,30 persen pada 2022 menjadi 12,41 persen pada 2023. Masyarakat terdampak harus menanggung beban ganda: membeli air bersih karena sumber air warga tercemar, menghadapi kerusakan infrastruktur jalan desa, serta mengakses layanan kesehatan yang minim dengan hanya mengandalkan satu puskesmas di Bahodopi.

Eskalasi krisis ini menegaskan bahwa proses transisi energi tidak boleh mengorbankan keselamatan komunitas lokal demi jargon energi bersih. Pemantauan lingkungan yang transparan, peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan, pelibatan warga dalam pengambilan keputusan, serta evaluasi menyeluruh terhadap dampak sosial-lingkungan dari kebijakan hilirisasi menjadi langkah mendesak yang harus segera direalisasikan pemerintah dan pelaku industri.