Pemerintah didorong untuk menciptakan keseimbangan kebijakan terkait kewajiban penggunaan mata uang rupiah di dalam negeri. Sektor manufaktur dinilai memerlukan pendekatan yang lebih adaptif dibandingkan sektor lain seperti minyak dan gas (migas) atau pertambangan, mengingat karakteristik operasional setiap industri yang berbeda-beda.
Ketua Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Redma Gita, menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah Bank Indonesia dalam memperkuat kedaulatan mata uang nasional serta menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Namun, ia menekankan pentingnya fleksibilitas agar aktivitas industri tidak terganggu.
Menurut Redma, penerapan kebijakan tersebut sebaiknya disertai dengan relaksasi yang disesuaikan dengan realitas di lapangan. Saat ini, banyak industri manufaktur yang masih memiliki ketergantungan signifikan terhadap transaksi valuta asing (valas) untuk menunjang kegiatan produksi dan rantai pasok global.
Diharapkan, peninjauan kembali kebijakan ini dapat memberikan ruang bagi pelaku industri untuk beradaptasi tanpa harus mengorbankan kelancaran operasional. Sinergi antara otoritas moneter dan pelaku usaha menjadi kunci untuk memastikan regulasi tetap berjalan efektif tanpa membebani daya saing manufaktur nasional.
