Dewan Pimpinan Wilayah Forum Remaja dan Mahasiswa Indonesia (DPW FORMASI) Jawa Barat mendesak Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat untuk segera meninjau legalitas sebuah tempat hiburan malam yang baru saja beroperasi. Langkah pemeriksaan ini dinilai krusial untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi daerah yang berlaku.
Ketua DPW FORMASI Jawa Barat, Naufal, menyoroti keberadaan tempat hiburan malam yang berlokasi di kawasan Jalan Raya Kalimalang, Jembatan 3, Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan. Menurutnya, instansi terkait harus bergerak cepat melakukan verifikasi dokumen perizinan guna mengantisipasi potensi pelanggaran hukum serta dampak sosial bagi lingkungan sekitar.
Naufal menegaskan bahwa transparansi perizinan, mulai dari persetujuan lingkungan, izin usaha, hingga aspek ketertiban umum, mutlak diperlukan. Pihaknya meminta Penjabat Bupati Bekasi beserta jajaran dinas teknis terkait segera turun ke lapangan guna melakukan evaluasi administratif dan fisik secara menyeluruh.
Selain jajaran eksekutif, FORMASI Jabar juga mendorong komisi terkait di DPRD Kabupaten Bekasi yang membidangi pengawasan dan perizinan untuk menjalankan fungsi kontrolnya. Legislator diharapkan segera memanggil pihak pengelola untuk meminta klarifikasi langsung mengenai legalitas operasional tempat usaha tersebut.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, FORMASI mendesak agar hasil pemeriksaan tersebut dibuka secara transparan kepada publik. Langkah keterbukaan informasi ini diharapkan dapat meredam spekulasi liar serta menjaga situasi kondusif di tengah masyarakat.
