Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara meminta adanya perbaikan menyeluruh pada sektor pelayanan kesehatan di wilayah setempat. Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Ketua DPRD Barito Utara, Ir. Mery Rukaini, bersama jajaran legislatif lainnya dalam forum pembahasan strategis di Muara Teweh.
Salah satu poin krusial yang disorot oleh pihak legislatif adalah kinerja BPJS Kesehatan. DPRD mendesak lembaga jaminan kesehatan tersebut untuk segera menyederhanakan sistem administrasi dan mekanisme rujukan pasien agar lebih transparan, cepat, serta tidak menyulitkan warga yang membutuhkan penanganan medis darurat.
Selain sistem rujukan, peningkatan kompetensi dan kapasitas tenaga medis di RSUD Muara Teweh turut menjadi fokus utama. Langkah ini dinilai vital guna memastikan masyarakat mendapatkan penanganan yang profesional serta optimal saat menjalani perawatan di rumah sakit daerah tersebut.
Terkait pemenuhan kebutuhan obat-obatan, DPRD menekankan agar seluruh fasilitas kesehatan menjamin ketersediaan obat yang masuk dalam Formularium Nasional (Fornas). Sebagai solusi konkret bagi warga kurang mampu, kalangan legislatif mengusulkan mekanisme klaim atau ganti rugi biaya oleh pihak rumah sakit jika pasien terpaksa membeli obat Fornas secara mandiri akibat kekosongan stok.
Menutup rekomendasi tersebut, DPRD menegaskan pentingnya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, manajemen rumah sakit, dan BPJS Kesehatan. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat meruntuhkan sekat birokrasi sehingga hak masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak dapat terpenuhi secara maksimal.
